Ilustrasi Smelter RKEF PT Merdeka Battery Materials Tbk (MBMA).
Energi

Pengamat: Smelter Nikel Berteknologi RKEF Hanya Perlambat Hilirisasi

  • Tahun 2023 Indonesia kembali memegang Keketuaan ASEAN, dengan tema “ASEAN Matters: Epicentrum of Growth". Di mana Indonesia ingin menjadikan ASEAN sebagai pusat pertumbuhan ekonomi kawasan dan dunia.

Energi

Debrinata Rizky

JAKARTA - Pemerintah berbondong-bondong untuk membatasi pembangunan smelter nikel baru yang  berteknologi Rotary Kiln Electric Furnace (RKEF) terutama untuk smelter nikel kelas dua yang menghasilkan feronikel (FeNi) dan Nickel Pig Iron (NPI).

Menteri ESDM Arifin Tasrif mengatakan,  pihaknya telah menghimbau untuk tidak ada lagi investasi yang masuk dalam pembangunan smelter nikel baru berteknologi RKEF. Khususnya yang menghasilkan produk olahan nikel kelas dua berupa nickel NPI dan feronikel FeNi.

"Sudah diimbau. Sementara ini sudah diimbau untuk tidak lagi menginvestasikan ke situ," kata Arifin ditemui di Gedung Kementerian ESDM beberapa waktu lalu.

Ekonom energi UGM, Fahmy Radhi menyebut, smelter dengan teknologi RKEF kurang ramah lingkungan serta tak dapat menghasilkan produk olahan nikel yang bernilai tinggi. Dengan kata lain hal ini tidak sejalan dengan program pemerintah dalam menggenjot hilirisasi.

"Lebih ramah lingkungan High Pressure Acid Leaching (HPAL) karena teknologinya bisa mengolah biji nikel dengan nilai tambah yang lebih tinggi," katanya kepada TrenAsia.com pada Senin, 4 September 2023.

Fahmy menyoroti, hingga saat ini yang mengusai teknologi pengolahan atau smelter itu berasal dari Cina. Sehingga  pemerintah diminta membuka selebar-lebarnya kesempatan investor domestik dan asing negara lain merapat untuk hal ini.

Maka menurut Fahmy, pemerintah perlu memberi  keseimbangan pada investor selain dari Cina baik penambang domestik diminta mencoba peruntungan untuk mengelolah mineral ini agara menghasilkan nilai tambah yang lebih besar.

"Tapi masalahnya kalau dominasi smelter itu dikuasai Cina maka, akan menentukan harga seenaknya.  Pemerintah harus intervensi jangan sampai ada penentuan harga dari Cina atau orang lain," lanjutnya

Tagih Ketegasan Pemerintah

Fahmy menyoroti, perlu adanya ketegasan dari pemerintah, salah satunya larangan ekspor. Seharusnya jika pemerintah ingin mendapat nilai tambah yang maksimal maka PT Freeport Indonesia tidak diberikan relaksasi. Pasalnya dengan diberikan relaksasi membuka kesempatan bagi lainnya untuk meminta hal yang sama serta hilirisasi akan lama terbentuk.

Selain itu pemberian Tax holiday untuk para investor dinilai Fahmy sudah cukup dan harus dihentikan pasalnya, tax holiday hanya memperlambat nilai tambah yang dihasilkan dari produk tersebut untuk Indonesia.

Sebelumnya, Menteri Investasi dan Kepala BKPM Bahlil Lahadalia menegaskan tak ada lagi pemberian insentif berupa pengurangan pajak atau tax holiday bagi smelter nikel baru berteknologi Rotary Kiln Electric Furnace (RKEF).

Bahlil menegaskan, langkah ini diambil dengan mempertimbangkan nilai tambah yang dihasilkan dari produk olahan nikel kelas dua berupa nickel pig iron (NPI) dan feronikel (FeNi). Nampak nilai tambah produk nikel menjadi NPI dan feronikel belum maksimal bagi negara.

Bahlil memberi catatan karena pemerintah tengah gencar mendorong penggunaan energi baru dan terbarukan (EBT), maka smelter baru berteknologi RKEF juga akan diwajibkan.

"Bahkan NPI, kita tidak lagi memberikan tax holiday. Kenapa? Karena nilai tambahnya belum maksimal. Ke depan ini penting untuk kita pertimbangkan," katanya di Raffles Hotel pada Selasa, 29 Agustus 2023.