Pengembangan KPR untuk Ojek Online Dibahas, Bagaimana Skemanya?

JAKARTA—Bank Tabungan Negara (BTN) berencana mengembangkan penyaluran kredit pemilikan rumah (KPR) melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk para pekerja sektor informal. Upaya tersebut diharapkan semakin memudahkan pekerja seperti ojek online (ojol), kurir, hingga juru pangkas rambut untuk mendapatkan hunian. 

Direktur Utama BTN, Nixon Napitupulu, mengatakan total KPR FLPP yang bakal disalurkan BTN sepanjang 2025 mencapai 220 ribu hingga 300 ribu unit rumah. Pihaknya tengah menjajaki 20% penyaluran KPR BTN  untuk para pekerja informal. 

Nixon menyebut pegawai sektor informal yang mendapatkan FLPP sejauh ini baru menyentuh sekitar 10% dari jatah KPR BTN. Dia mengatakan ada sejumlah tantangan yang harus dihadapi untuk meningkatkan pengambilan KPR FLPP bagi para pekerja informal. 

Menurut Nixon, pekerja informal rata-rata kesulitan mengajukan KPR bank konvensional karena kendala slip gaji. “Bank kan harus lihat dokumen, sedangkan kalau pekerja sektor informal dokumennya agak kacau,” ujar Nixon di Jakarta, dikutip Kamis, 9 Januari 2025.

Potong Pendapatan Harian

Nixon mengatakan, BTN tengah menjalin kemitraan dengan aplikator ojek online untuk syarat pengajuan KPR FLPP. BTN dan aplikator, imbuhnya, akan membuat sistem terintegrasi yang dapat memotong pendapatan harian para driver ojol. 

Catatan tabungan driver ojol selama tiga-enam bulan akan menjadi patokan kemampuan finansial calon debitur. Skema tersebut menggantikan fungsi slip gaji sebagai indikator pemohon memiliki pendapatan yang stabil untuk membayar cicilan KPR secara rutin. “Kalau rekam jejak nabungnya bagus ya akan kami kasih,” ujar Nixon. 

BTN juga berencana bekerja sama dengan paguyuban pekerja informal lainnya untuk memberikan penilaian kemampuan finansial calon debitur. Nixon mencontohkan paguyuban tukang cukur yang membantu memberikan verifikasi. “Membantu mengecek orang ini berusaha dengan baik atau tidak,” kata Nixon. 

Baca Juga: Mewujudkan Kesejahteraan Mitra Ojol dengan Pengembangan Kapasitas dan Perlindungan Sosial

Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Fahri Hamzah, mengatakan pemerintah akan berupaya menyederhanakan perizinan, pertanahan, dan pendanaan perumahan.  

"Pekerjaan di sektor perumahan tidak akan selesai kalau tidak sistematis. Saya yakin omnibus law perumahan dapat membuat pekerjaan di sektor perumahan bisa masif,” kata Fahri belum lama ini. 

Sebagai informasi, BTN menargetkan penyaluran KPR untuk 631.987 unit hunian tahun 2025. Rinciannya yakni 142.769 unit rumah yang sudah dalam tahap penyelesaian dan 489.209 dalam tahap pembiayaan konstruksi. 

Selama dua bulan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, penyaluran KPR BTN telah mencapai 28.386 unit. Jumlah tersebut merupakan hasil KPR subsidi dan non-subsidi yang disalurkan BTN sejak 20 Oktober sampai 5 Desember 2024.