Pengendalian Subsidi, PGN Ikut Kembangkan Jargas Rumah Tangga

JAKARTA – Perusahaan Gas Negara (PGN) sebagai Subholding Gas Pertamina optimis melanjutkan penugasan program pengembangan Jaringan Gas Rumah Tangga (jargas).

Adapun, sebagai salah satu Proyek Strategis Nasional peran Jargas adalah untuk mendukung Pemerintah dalam menurunkan subsidi LPG yang sebagian kebutuhannya dipenuhi melalui impor.

Saat ini, PGN mengelola infrastruktur jargas sebanyak 820.614 Sambungan Rumah (SR) yang tersebar pada 18 provinsi, di 74 kabupaten dan kota. Kontribusi jumlah SR tersebut setara dengan penurunan subsidi LPG sebesar Rp1,7 triliun.

• Setelah Tinggalkan BSI, Muhammadiyah Makin Mesra dengan Bank Muamalat
• Penutupan LQ45 Hari Ini 08 Agustus 2024: 25 Saham Dorong Penurunan 4,88 Poin
• Saham ADRO Telah Naik 11 Persen Sebulan Terakhir, Masih Layak Diburu?

Direktur Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Kementerian ESDM Laode Sulaeman mengungkapkan bahwa saat ini konsumsi LPG nasional mencapai 8,05 juta Metrik Ton (MT) pada tahun 2023 dan diproyeksikan menjadi 8,03 juta MT di tahun 2024. Tahun 2025 akan menjadi 8,17 juta MT.

Meningkatnya konsumsi LPG akan menambah beban subsidi tahunan untuk LPG. Selain itu menjadi penting untuk dilakukan pengendalian, karena lebih dari 70% kebutuhan LPG Nasional dipenuhi melalui sumber impor. Oleh karena itu pengendalian konsumsi LPG melalui pengalihan konsumen LPG ke jargas menjadi sangat penting dan mendesak.

"Ternyata apabila masyarakat banyak menggunakan gas melalui jargas, dapat mengurangi konsumsi LPG subsidi dan juga mengontrol beban impor LPG,” ujar Laode di Jakarta dilansir Kamis, 8 Agustus 2024.

Direktur Komersial PGN Ratih Esti Prihatini menyebut tahun ini PG mentargetkan 117 ribu SR. Namun sayangnya tantangan pengembangan jargas yang dihadapi PGN antara lain terkait keekonomian, konstruksi, keminatan pelanggan dan peningkatan pemakaian.

Sebelumnya, Menteri ESDM Arifin Tasrif tengah mengkaji kebijakan subsidi untuk menekan harga pasokan gas dari hulu. Pasokan gas ini untuk kebutuhan Jaringan gas (jargas) yang disalurkan melalui pipa transmisi dan distribusi untuk konsumsi masyarakat.

Arifin mengatakan kebijakan subsidi di hulu untuk program jargas ini diharapkan bisa menekan konsumsi LPG yang masih bergantung impor. Dia menyebut Indonesia mengimpor LPG lebih dari 6 juta ton per tahun, di mana harga LPG saat ini sekitar US$575 per ton.

Kebijakan subsidi harga pasokan gas dari hulu ini juga bertujuan untuk meningkatkan peminat jargas rumah tangga. Hanya saja, Arifin tidak menyebutkan secara rinci berapa harga pasokan gas nantinya setelah disubsidi. Namun, ia memastikan harga pasokan gas dari hulu nantinya tidak mengikuti fluktuasi harga pasar.