Penggunaan Teknologi Hambat Pemulihan Ekonomi Filipina

MANILA – Laporan terbaru Bank Dunia dan Otoritas Ekonomi dan Pembangunan Nasional (NEDA) menyebut pemulihan ekonomi Filipina terhambat oleh penguasaan teknologi digital.

Seharusnya, adopsi cepat teknologi digital dapat membantu Filipina pulih dari krisis dan memangkas kemiskinan.

Selama pandemi, aktivitas digital masyarakat Filipina tercatat meningkat mulai dari pembayaran, e-commerce, telemedicine, dan pendidikan online. Dengan begitu, penguasaan teknologi digital terbukti membantu individu , bisnis, dan pemerintah menjaga kelangsungan bisnis dan layanan publik.

• 11 Bank Biayai Proyek Tol Serang-Panimbang Rp6 Triliun
• PTPP Hingga Mei 2021 Raih Kontrak Baru Rp6,7 Triliun
• Rilis Rapid Fire, MNC Studios Milik Hary Tanoe Gandeng Pengembang Game Korea
• Anies Baswedan Tunggu Titah Jokowi untuk Tarik Rem Darurat hingga Lockdown
• IPO Akhir Juni 2021, Era Graharealty Dapat Kode Saham IPAC

“Namun, penggunaan teknologi digital di Filipina masih di bawah potensinya. Secara umum tertinggal di belakang banyak negara tetangga di Asean,” kata Wakil Sekretaris NEDA, Rosemarie G. Edillon dikutip dari publikasi berjudul “A Better Normal Under Covid-19: Digitalizing the Philippine Economy Now”, Senin, 5 Oktober 2020.

Kesenjangan digital antara masyarakat yang memiliki dan tanpa internet menyebabkan ketidaksetaraan akses terhadap layanan sosial dan peluang ekonomi. Di sana, konektivitas internet masih terbatas di daerah pedesaan, dan jika tersedia, layanan relatif mahal dengan kualitas yang lemah.

Internet di Filipina

Menurut data Bank Dunia, pengguna internet Filipina mendapat kecepatan unduh rerata 16,76 megabyte per detik (Mbps). Sementara, kecepatan broadband seluler Filipina jauh lebih rendah daripada rata-rata global sebesar 32,01 Mbps.

Padahal, kecepatan unduh rata-rata seluler 3G / 4G di negara lain  berada pada 13,26 Mbps, jauh di atas Filipina dengan 7 Mbps.

Diketahui, upaya untuk meningkatkan infrastruktur digital di Filipina terhalang oleh kurangnya persaingan serta pembatasan investasi di pasar telekomunikasi. Pembatasan ini termasuk penunjukan utilitas publik telekomunikasi, yang membatasi kepemilikan asing dan membatasi tingkat pengembalian.

Laporan tersebut juga mengidentifikasi kepemilikan akun transaksi yang rendah, kurangnya ID nasional. Kemudian, infrastruktur pembayaran yang baru lahir, dan persepsi risiko transaksi digital yang membatasi adopsi pembayaran digital yang lebih luas.

Menurut Ekonom Bank Dunia, Kevin Chua, penulis utama laporan tersebut, meningkatkan adopsi digital oleh pemerintah, bisnis, dan warga negara sangatlah penting.

Tidak hanya untuk membantu Filipina beradaptasi dengan dunia pasca-COVID-19, tetapi juga untuk mencapai program bebas kemiskinan dari pemerintah pada 2040.

“Pemerintah dapat memulai dengan mempercepat proyek e-governance. Selain itu, berperan aktif dalam mendorong kebijakan yang mengurangi kesenjangan digital dan menciptakan lingkungan bisnis yang lebih kondusif bagi pertumbuhan ekonomi digital,” tambah Chua.

Sebagai informasi, Filipina mencatatkan diri sebagai negara yang mengalami resesi ekonomi dengan kontraksi produk domestik bruto (PDB) pada kuartal II-2020 sebesar 16,5% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Angka ini jauh lebih buruk dari perkiraan sejumlah ekonom yang memproyeksikan pertumbuhan ekonomi negara beribu kota Manila tersebut sebesar 9,4%. Badan Statistik Nasional setempat mencatat kontraksi ini merupakan yang terburuk setelah 1981.

Dengan penyusutan sebesar 15,2% dibandingkan kuartal I-2020, ekonomi Filipina dapat dikatakan telah masuk dalam jurang resesi.