Pengusaha Bisa Minta Keringanan Pajak Hiburan, Ini Syaratnya

JAKARTA - Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) diketahui akan menaikkan tarif pajak untuk hiburan. Nantinya, pajak yang bakal dikenakan sekitar 40% sampai 75% tergantung pada pada jasa hiburan yang diberikan. Adanya rencana tersebut ditanggapi oleh sederet pengusaha yang mengaku keberatan atas kenaikan pajak. 

Terkait keluhan itu, Kemenkeu memberikan solusi. “Kalau saat ini memang belum mampu dengan tarif 40%, silakan berdasarkan assesment daerahnya, melakukan pengurangan pokok pajaknya,” kata Direktur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kementerian Keuangan Lydia Kurniawati dalam keterangannya, dikutip Kamis 18 Januari 2024. 

Keringanan berupa insentif pengurangan pajak itu dimohonkan oleh pelaku usaha kepada Kepala Daerah setempat. Hal itu sebagaimana diatur dalam Pasal 99 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023. Dalam memberikan pengurangan pajak, terdapat syarat dan pertimbangan yang harus dipenuhi. 

Pertama yaitu terkait kemampuan membayar wajib pajak atau wajib retribusi oleh pelaku usaha. Kedua, kondisi tertentu wajib pajak seperti terkena bencana alam hingga kondisi lain di luar kehendak mereka.

Ketiga, terkait usaha mereka mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro serta terakhir yaitu dukungan terhadap upaya pemerintah membangun program prioritas daerah. Lydia menegaskan pemberian insentif pajak tersebut harus melalui persetujuan dari pemerintah daerah setempat. Jika terdapat usaha yang tergolong mikro dan ultra mikro maka dapat diberikan insentif.

• Musim Mudik Kian Dekat, China akan Layani 9 Miliar Perjalanan Penumpang
• Sulawesi Tengah Berpotensi Jadi Sentra Ekspor Durian
• Tolak Angin Sido Muncul Kembali Luncurkan Iklan Pariwisata Indonesia

Dari berbagai jenis usaha hiburan, tidak seluruhnya akan mengalami kenaikan pajak. Berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD), jasa kesenian dan hiburan mencakup beragam jenis kegiatan.

Kegiatan tersebut seperti tontonan film, pergelaran kesenian, kontes kecantikan, kontes binaraga, pameran, pertunjukan sirkus, pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor, permainan ketangkasan, olahraga permainan, rekreasi wahana, panti pijat dan refleksi, serta diskotek, karaoke, kelab malam, bar, hingga mandi uap/spa.

Usaha yang pajaknya naik 40% sampai 75% adalah kegiatan diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa. Kegiatan tersebut masuk dalam pajak hiburan atau pajak barang dan jasa tertentu (PBJT). Adapun kegiatan hiburan lain di luar tersebut pajaknya ditentukan paling tinggi hanya 10%. 

Hal itu terjadi penurunan khususnya pajak kegiatan diluar PBJT. Awalnya berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, tarif pajak ditetapkan paling tinggi 35%. Namun dalam aturan yang baru khususnya kegiatan hiburan diluar PBJT, pajaknya paling tinggi hanya 10%.