Pengusaha Respons Perpanjangan Kebijakan Gas Murah

JAKARTA -  Presiden Joko Widodo telah menyetujui perpanjangan kebijakan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) dalam Rapat Terbatas pada 8 Juli 2024. Selain itu juga akan dilakukan kajian lebih mendalam dalam rangka penambahan sektor-sektor penerima HGBT di luar tujuh sektor industri yang saat ini sudah menerima.

Ketua Umum Asosiasi Produsen Oleochemical Indonesia (Apolin) Norman Wibowo menilai langkah pemerintah untuk meneruskan harga gas murah bagi tujuh sektor industri berdampak pada kebijakan hilirisasi industri sawit. Sebab, industri ini membutuhkan faktor penunjang seperti gas murah agar dapat berkompetisi dan melakukan penetrasi produk ke negara lain.

“Kebijakan HGBT memang perlu diperpanjang sebagai strategi penguatan daya saing industri di pasar global. Melalui HGBT, kami meyakini hilirisasi sawit akan semakin bertumbuh dan mampu memberikan tambahan devisa kepada negara,” ujar Norman dalam keterangan resminya pada Kamis, 18 Juli 2024.

• Ekonomi Indonesia Diprediksi 5,5 Persen, Rupiah Cenderung Stabil
• Dari Pengabaian Konstitusi hingga Anggaran Pendidikan yang Tak Sesuai Peruntukan
• Apa Itu Asuransi TPL yang Diwajibkan untuk Kendaraan Bermotor Mulai 2025?

Menurut Norman, perusahaan oleokimia anggota Apolin sangat membutuhkan dukungan kebijakan HGBT. Pasalnya komponen gas ini sangat diperlukan sebagai bahan baku penolong dalam dua jalur. Jalur pertama adalah produk fatty acid, komponen gas ini diperlukan 20%-23%.

Sedangkan, jalur kedua adalah produk fatty alcohol, komponen gas dibutuhkan 40%-43%. Selain itu, gas bumi tidak dapat digantikan dengan bahan lainnya karena gas bumi juga digunakan sebagai bahan baku pembuatan gas hidrogen yang menjadi bahan penolong untuk industri oleokimia fatty acid dan fatty alcohol.

Norman juga menambahkan bahwa APOLIN sangat mendukung pembentukan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang gas bumi untuk kebutuhan dalam negeri.

Perpanjangan kebijakan gas murah akan memberikan dampak positif bagi efisiensi biaya produksi. Sehingga, perusahaan oleokimia dapat fokus kepada perluasan kapasitas produksi dan atau investasi dalam rangka memenuhi permintaan global yang tumbuh sekitar 15%-17% per tahun.

Norman memastikan bahwa keberlanjutan gas murah akan memberikan nilai tambah bagi perekonomian nasional, terutama dalam konteks peningkatan volume dan nilai ekspor di sektor oleokimia.

Berkaitan penugasan Pemerintah kepada PT Pertamina (Persero) untuk membuat infrastruktur  regasifikasi gas alam cair (liquefied natural gas/LNG), dikatakan Norman, kami berharap LNG dapat masuk ke dalam skema kebijakan gas murah sebagai alternatif selain gas alam yang sumbernya relatif terbatas. Kendati demikian, kepastian LNG masuk skema kebijakan gas murah ini masih menunggu regulasi dari pemerintah.

Berdasarkan data Apolin, sejak dijalankan pada 2020, terjadi kenaikan volume ekspor oleokimia sebanyak 3,87 juta ton pada 2020, lalu 4,19 juta ton pada 2021, dan 4,26 juta ton pada 2022.  Seiring kenaikan volume, nilai ekspor oleokimia juga bertambah setiap tahunnya. Pada 2020, nilai ekspor sebesar US$2,63 miliar lalu naik menjadi US$4,41 miliar pada 2021 dan US$5,4 miliar pada 2022.

Dari segi realisasi pajak dan investasi, menunjukkan adanya pertumbuhan dalam 3 tahun terakhir. Realisasi pajak dari sektor oleokimia sebesar Rp1,25 triliun pada 2020 lalu naik menjadi Rp2,2 triliun pada 2021 dan Rp2,9 triliun pada 2022. Begitupula realisasi investasi sebesar Rp1,34 triliun pada 2020 lalu tumbuh menjadi Rp1,76 triliun pada 2021 dan Rp2,3 triliun pada 2022.