Pengusaha Ritel: Hentikan Penertiban Pajangan Rokok

JAKARTA - Seruan Gubernur DKI Jakarta 8/2021 tentang Pembinaan Kawasan Dilarang Merokok masih menjadi polemik di masyarakat. Terlebih aksi penertiban Satpol PP yang dianggap berlebihan dan meresahkan para pelaku usaha di Ibu kota.

Kepala Bidang Ketertiban Umum Satpol PP DKI Jakarta Tumbur Parluhutan Purba pun mengakui beleid yang terkandung dalam Seruan Gubernur tersebut tak bisa jadi pijakan hukum buat Satpol PP melakukan penindakan.

“Anggota kami tidak memiliki pijakan yang jelas dalam melakukan penindakan, karena Sergub ini bukan menjadi dasar penindakan. Namun kami tetap melaksanakan penegakan hukum dan sosialisasi lebih intens kepada minimarket dan warung,” ungkapnya dalam webinar Koalisi Smoke Free Jakarta Oktober lalu.

• Platform OTT Afiliasi Emtek Group, Video Raih Pendanaan Rp2,14 Triliun dari Affinity Equity Partners
• Laba Bersih Adira Finance (ADMF) Turun 7,5 Persen Jadi Rp753 Miliar pada Kuartal III-2021
• Tingkatkan Hubungan Dagang, Indonesia-Mesir Tandatangani MOU Kendaraan Roda Empat Senilai Rp285 Miliar

Dari catatan Satpol PP, sepanjang September 2021 saja telah dilakukan penindakan pencabutan reklame rokok, dan penutupan etalase rokok kepada 486 pelaku usaha baik ritel modern maupun warung tradisional di 293 lokasi yang tersebar di seluruh wilayah Jakarta.

Lebih lanjut, Tumbur menjelaskan khusus untuk pelaku minimarket atau ritel modern Satpol PP telah menganjurkan agar mereka membuat desain etalase yang tidak perlu memperlihatkan kemasan atau bungkus rokok. Sayangnya hal ini ditolak mentah-mentah oleh para pelaku ritel.

Staf Ahli Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) Yongky Susilo menilai usulan tersebut justru bakal menambah beban para pelaku usaha. Saran tersebut juga tidak tepat, terlebih pada masa pemulihan ekonomi terutama masa pandemi seperti saat ini.

“Jika diminta untuk membuat tempat tertutup lagi, tentu akan membebani pelaku usaha. Ini yang saya bilang berusaha di Indonesia ini high-cost economy. Jika memang tidak ada landasan hukumnya ya dihentikan saja, buat apa dipaksakan?" tegasnya.

Tak cuma membebani para pelaku ritel modern, warung-warung kecil pun merasa aksi penindakan oleh Satpol PP juga bikin resah para pemilik warung-warung kecil. Seperti yang dialami oleh Subandrio, pemilik warung di Kecamatan Makassar, Jakarta Timur. Ia mengaku pasrah sekaligus heran saat Satpol PP mencopot sejumlah spanduk-spanduk dari perusahaan rokok di warungnya.

“Tentu saya kaget, ada tim Satpol PP datang kemudian bilang mau copot spanduk rokok dan tutup pajangan rokok. Yang dilarang kan kalau dekat dengan sekolah, sementara warung saya di jalan biasa, jauh juga dari sekolah,” ungkapnya.

Di sisi lain, ia mengaku pencabutan spanduk-spanduk rokok ini juga bisa mengurangi pendapatannya, karena biasanya ada potongan harga oleh merek-merek rokok yang spanduknya dipajang di warung.

Pengamat Hukum Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah menjelaskan sejatinya para warga, bahkan pelaku usaha ritel modern bisa mengajukan gugatan warga alias class action terhadap aksi-aksi yang dilakukan Satpol PP tersebut.

“Karena tidak ada dasar hukum yang melandasi penindakan Satpol PP tersebut, pemilik warung, minimarket bisa saja mengajukan gugatan class action kepada Pemda DKI Jakarta dan menuntut ganti rugi atas kerugian yang ditimbulkannya,” katanya.