prabowo kabinet.jpg
Makroekonomi

Pengusaha Wanti-wanti 3 Tantangan Prabowo di Sektor Industri

  • Analis Kebijakan Ekonomi APINDO Ajib Hamdani menyebut paling tidak, ada tiga tantangan mendasar secara ekonomi yang harus diurai oleh pemerintah ke depan di sektor industri.

Makroekonomi

more
Debrinata Rizky

JAKARTA - Minggu 20 Oktober 2024, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) mengadakan sidang paripurna dengan agenda pelantikan Prabowo-Gibran sebagai presiden dan wakil presiden terpilih.

Analis Kebijakan Ekonomi APINDO Ajib Hamdani menyebut paling tidak, ada tiga tantangan mendasar secara ekonomi yang harus diurai oleh pemerintah ke depan di sektor industri.

Pertama, tentang tantangan fiskal yang mengalami tekanan. Belanja APBN 2025 sebesar Rp3.613,1 triliun diproyeksikan ditopang oleh penerimaan negara yang prediksinya mencapai Rp3.005,1 triliun. Artinya potensi defisit lebih dari Rp600 triliun-an akan menjadi penambah utang negara.

"Termasuk juga problem fiskal dengan jatuh tempo hutang sekitar Rp800 triliun tahun 2025. Dengan kompleksitas fiskal yang ada, jajaran Kementerian Keuangan diharapkan mempunyai terobosan yang solutif," katanya kepada TrenAsia.com pada Senin, 21 Oktober 2024.

Permasalahan mendasar kedua menurut Ajib, adalah masih tingginya angka pengangguran. Data tahun 2024 ini menunjukkan angka pengangguran sebesar 5,2%. Pencapaian investasi yang selalu over target selama lima tahun terakhir tidak bisa menjadi solusi utama untuk lebih banyak menyerap tenaga kerja.

Bahkan terjadi paradoks, karena semakin banyak fenomena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan angka rasio Incremental Output Ratio (ICOR) kita terus mengalami peningkatan. Artinya investasi mengalami penurunan dalam kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi.

Permasalahan ketiga adalah kemiskinan. Pemerintah diminta harus betul-betul mendorong kebijakan yang pro dengan pemerataan dan mendorong pengurangan angka kemiskinan. Dengan lebih dari 60% Produk Domestik Bruto (PDB) ditopang oleh konsumsi rumah tangga, pertumbuhan ekonomi akan sustain kalau kemiskinan bisa terus dikurangi dan daya beli masyarakat ditingkatkan.

Data statistik tahun 2024 menunjukkan angka 9,03%, atau sekitar 25 juta orang. Tetapi, ada fakta menarik lain yang harusnya menjadi perhatian pemerintah, yaitu golongan masyarakat miskin yang menjadi Penerima Bantuan Iuran (PBI) Pusat BPJS lebih dari 96 juta orang. Artinya, pemerintah pun harus jeli dengan data awal sebagai pondasi kebijakan ke depannya.

"Masih banyak yang menjadi beban dengan ukuran masyarakat miskin ini, apakah 25 juta atau 96 juta orang," katanya.

Ajib menjelaskan, Presiden Prabowo mempunyai program prioritas yang tercantum dalam Asta Cita. Dari delapan program unggulan, lima di antaranya tentang ekonomi. Menutupi Ajib  artinya presiden sudah sangat memahami bahwa masalah dan tantangan ke depannya adalah tentang masalah perekonomian.

Dibutuhkan serangkaian kebijakan yang bertujuan meningkatkan efisiensi dan produktivitas sektor sektor ekonomi melalui perubahan fundamental dalam sistem ekonomi, regulasi dan infrastruktur.

Indonesia mempunyai narasi besar menuju Indonesia Emas 2045. Presiden Prabowo juga mempunyai target pertumbuhan ekonomi yang agresif mencapai 8%. Hal ini bisa tercapai, ketika jajaran kabinetnya mau dan mampu menterjemahkan program presiden dalam kerangka reformasi struktural tersebut.