Penimbunan dan Penyalahgunaan BBM Bersubsidi Marak Wilayah Maluku dan Papua

JAYAPURA - Pertamina Patra Niaga Regional Papua Maluku, terus mengambil langkah-langkah penting untuk memperketat pengawasan guna mengatasi penyalahgunaan BBM bersubsidi yang telah menimbulkan kerugian keuangan yang signifikan. 

Tindakan ini bertujuan untuk mengurangi aktivitas ilegal penggunaan BBM dan memastikan distribusi yang adil dari BBM bersubsidi pemerintah kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

Salah satu isu utama yang tengah dihadapi oleh Pertamina Patra Niaga adalah potensi penimbunan BBM bersubsidi diwilayah regional maluku dan papua. Penimbunan ini berdampak merugikan perekonomian lokal dan masyarakat. 

• Pengelola TPST Kertalangu Bali CMPP Hanya Mampu Capai 13 Persen dari Target Kinerja
• Grab Salurkan Bantuan untuk Korban Konflik di Jalur Gaza Senilai Rp3,5 Miliar
• Kemenperin Gandeng PBB dan Swiss Wujudkan Eco Industrial Park

Untuk mengatasi permasalahan ini, langkah-langkah komprehensif yang diterapkan salah satunya melalui identifikasi pihak-pihak yang terlibat dalam tindakan curang ini. Sejauh ini pertamina telah memetakan pelaku dan potensi penggunaan BBM Subsidi illegal di wilayah tersebut. 

"Potensi aksi penimbunan sudah ditangani, sudah dipetakan siapa yang berperilaku seperti itu. Kalau mereka masih nekat, ya tentu akan ada sanksi tegas dari pihak berwajib," ujar Edi Mangun, Area Manager Bidang Komunikasi, Hubungan, dan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Pertamina Patra Niaga Regional Papua Maluku, dilansir kabarbumn.com, Senin, 6 November 2023.

Pertamina Patra Niaga juga melakukan pemantauan rutin terhadap distribusi BBM dan menghitung persediaan BBM di setiap stasiun pelayanan (SPBU) sesuai dengan kuota yang ditentukan di berbagai wilayah.

Selama inspeksi mendadak yang dilakukan di empat SPBU yang berlokasi di Kota Jayapura, ditemukan bukti penyalahgunaan BBM bersubsidi oleh berbagai pihak industri dan proyek. Selain itu, penyalahgunaan BBM bersubsidi melalui transaksi berbasis QR Code juga teridentifikasi.

Pertamina segera mengambil tindakan dengan menangguhkan salah satu SPBU yang terlibat dalam distribusi BBM ilegal di Jayapura. Sanksi tersebut termasuk penghentian pasokan BBM jenis Biosolar selama satu, dan lebih dari 201 kendaraan yang terkait dengan QR Code kemudian diblokir aksesnya untuk mendapatkan BBM bersubsidi.

Meskipun pemblokiran dilakukan, akses masyarakat terhadap BBM Biosolar tidak terganggu, karena SPBU alternatif di Jayapura tetap beroperasi seperti biasa.

Pertamina tetap berkomitmen untuk memastikan bahwa masyarakat menerima pasokan BBM yang konsisten, khususnya BBM bersubsidi yang ditujukan bagi penerima yang memenuhi syarat. Dengan memperkuat upaya pengawasan dan memberlakukan sanksi tegas terhadap pelanggaran, Pertamina berusaha memperbaiki situasi dan menjaga sistem distribusi BBM yang adil, yang bermanfaat bagi seluruh komunitas setempat.