Peningkatan Infrastruktur Digital Masih Harus Digenjot untuk Percepatan Inklusi Fintech

JAKARTA - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi mengatakan, peningkatan infrastruktur digital masih harus digenjot untuk mempercepat inklusi layanan financial technology (fintech) di Indonesia. 

Budi mengatakan bahwa saat ini, penetrasi internet di Indonesia masih berada di kisaran 78%. Kemudian, dari segi kecepatannya, Indonesia menempati peringkat ke-96 dari 143 negara di dunia dengan kecepatan 24,21 Mbps. 

Budi mengatakan, saat ini bahkan sekitar 15.000 desa di Indonesia saat ini belum terkoneksi dengan internet. Kondisi tersebut pun semakin mempersulit jangkauan layanan fintech, termasuk peer-to-peer lending, untuk menjangkau pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di wilayah-wilayah pelosok. 

• Genjot Kendaraan Listrik, Indomobil Peroleh Dana Rp244 Miliar dari Bank DBS Indonesia
• SKK Migas Bakal Kantongi Investasi Rp77,4 Triliun
• Gandeng Pertamina, Anak Usaha Amman (AMMN) Garap Proyek PLTGU 450 Megawatt

"Infrastruktur digital ini harus kita tingkatkan terutama di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar).  Pokoknya, semua harus digitalisasi," kata Budi dalam acara talkshow UMKM Digital Summit 2023 yang diselenggarakan oleh Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) di Smesco, Jakarta, Kamis, 21 September 2023. 

Digitalisasi dikatakan Budi sebagai aspek yang sangat penting saat ini untuk memperluas layanan keuangan digital bagi para pelaku UMKM di seantero negeri. 

Pasalnya, terlepas dari layanan keuangan berbasis digital, teknologi sendiri sudah mampu membantu 80% usaha kecil menengah untuk bertahan di masa pandemi COVID-19. 

Dengan transformasi digital yang adopsinya kian pesat pascapandemi, layanan keuangan digital pun harus bisa menjangkau lebih banyak pelaku UMKM sehingga digitalisasi yang inklusif pun harus menjadi keniscayaan. 

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal (Sekjen) AFPI Sunu Widyatmoko telah menyampaikan bahwa industri fintech lending akan lebih mudah menyalurkan pendanaan kepada UMKM yang telah terkonfirmasi aktivitas bisnisnya secara digital. 

Pasalnya, dalam menyalurkan pinjaman, platform fintech lending memerlukan verifikasi akan risk profile yang akan lebih mudah untuk dipenuhi dengan integrasi digital. 

• Kedamaian dari Dalam, Berikut Tips Atasi Cemas dan Stres
• Kisah Pecandu Slot Zeus Terjebak Lingkaran Setan Judi Online dan Pinjol Ilegal
• Seputar His Only Son, Film yang Picu Kontroversi di Tanah Air

"Kalau itu semua terekam secara digital, selama itu terkonfirmasi secara digital, fintech juga akan berani kasih pinjaman," kata Sunu dalam konferensi pers AFPI Digital Summit 2023 di Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (KemenkopUKM), belum lama ini. 

Sunu pun mengatakan, itu juga yang menjadi alasan pinjaman produktif dari fintech lending masih tersentralisasi di Jawa dan Bali karena untuk daerah di luar wilayah tersebut, masih diperlukan upaya konfirmasi secara manual.