Penjualan Rumah Subsidi Anjlok 40%, Developer Minta Stimulus Fiskal Segera

JAKARTA – Industri properti termasuk pasar rumah sederhana atau subsidi ikut tertekan pandemi COVID-19. Pengembang maupun calon pembeli rumah menemukan banyak kesulitan selama 2020.

Ketua Umum Asosiasi Pengembang Perumahan dan permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Junaidi Abdillah menyatakan penjualan hunian pada 2020 turun lebih dari 40% dibandingkan dengan tahun lalu.

Dari target pembangunan 210.000 rumah subsidi di bawah Apersi tahun ini, hanya 60% yang berhasil terserap pasar.

• Online Trends are Booming (Serial 1): Exploring the Drivers of Indonesia’s Digital Economy
• UGM Jadikan Wisma Kagama dan UC Hotel Sebagai Selter COVID-19
• Bangun Infrastruktur Baru, Google Perluas Layanan Cloud di India

“Capaian tahun ini sangat menurun dari tahun lalu, khususnya untuk rumah dengan KPR subsidi,” kata Junaidi kepada TrenAsia.com, belum lama ini.

Junaidi mengatakan hal ini karena pengetatan pemberian kredit pemilikan rumah (KPR) dari perbankan ke konsumen. Walhasil, banyak transaksi hunian yang tidak tercapai.

Untuk itu, Junaidi meminta pemerintah memberikan insentif dan stimulus fiskal bukan hanya kepada konsumen. Namun juga ke pengembang, dengan tingkat urgensi yang tinggi.

Insentif itu antara lain penurunan dan keringanan pembayaran bunga dan pokok kredit konstruksi. Selain itu, keringanan kolektabilitas kredit bagi pengembang rumah subsidi.

“Karena kondisi pandemi sekarang ini dahsyat sekali pengaruhnya ke ketahanan atau cashflow pengembang,” ujar dia.

Lebih lanjut, Junaidi memproyeksikan kondisi yang terpuruk ini masih akan berlanjut dalam 1-2 tahun ke depan. Menurutnya, perlu ada upaya pemulihan ekonomi yang cepat dan tepat dari pemerintah setelah pandemi berlalu.

Sebelumnya, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menetapkan anggaran perumahan untuk 2021 mencapai Rp26,47 triliun. Angka ini naik dari tahun-tahun sebelumnya.

Anggaran ini untuk dana bergulir kredit fasilitas likuiditas pemilikan rumah (FLPP) Rp16,62 triliun, subsidi bantuan uang muka (SBUM) sebesar Rp630 miliar, dan subsidi kredit selisih bunga Rp5,97 triliun. Selanjutnya, penyertaan modal negara untuk SMF sebesar Rp1,25 triliun dan dana alokasi khusus fisik perumahan Rp1 triliun.