Penting untuk Pengembangan Produksi Pangan, Pemerintah Didorong Libatkan Investasi Swasta
Peneliti CIPS Arumdriya Murwani mengatakan, pemerintah bisa menggandeng pihak swasta dalam melakukan pendampingan melalui investasi infrastruktur pertanian skala kecil, seperti jalur irigasi.
Nasional
JAKARTA – Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) menyebut pendampingan para petani penting untuk meningkatkan produksi pangan.
Peneliti CIPS Arumdriya Murwani mengatakan, pemerintah bisa menggandeng pihak swasta dalam melakukan pendampingan melalui investasi infrastruktur pertanian skala kecil, seperti jalur irigasi.
“Pihak swasta juga harus didorong untuk melakukan proses alih teknologi untuk memodernisasi sektor pertanian,” ungkapnya dalam siaran pers, Kamis, 10 Juni 2021.
- Anies Baswedan Tunggu Titah Jokowi untuk Tarik Rem Darurat hingga Lockdown
- Cegah Ledakan Kasus COVID-19, Pemerintah Geser dan Hapus Hari Libur Nasional Ini
- Penyaluran KPR FLPP: BTN Terbesar, Tiga Bank Daerah Terbaik
Menurutnya, ancaman krisis iklim mulai menghantui negara tropis Indonesia. Pengembangan riset di bidang bibit unggul pun diperlukan bagi ketahanan pangan negeri.
Pemberdayaan lembaga-lembaga riset di bidang tanaman pangan dan komoditas strategis lainnya, kata Arum, dapat dilakukan untuk menambah insentif riset varietas bibit unggul yang resilien terhadap hama dan cuaca.
Sementara di tingkat distribusi, pemerintah dapat membuka peluang penanaman modal asing dan domestik di bidang lemari pendingin dan penyimpanan pangan.
Menurutnya, ini bisa menekan tingkat kehilangan pangan dan limbah pangan yang tinggi, serta menstabilkan stok sepanjang tahun. Dampaknya, akan berpengaruh terhadap stabilitas harga.
“Masalah sistem pangan di Indonesia kompleks dan tidak serta merta dapat diselesaikan hanya dengan pembatasan impor,” ungkapnya.
Kebijakan pembatasan impor, katanya, dapat menaikkan harga pangan di tingkat konsumen sehingga masyarakat berpenghasilan rendah akan terdampak.
Untuk menjawab tantangan ini, diperlukan keberpihakan yang efektif dari pemerintah kepada produsen, serta kerja sama antara pemerintah dengan pihak swasta.
Alih-alih melarang impor, lanjut Arum, pemerintah perlu mempermudah akses petani kepada faktor produksi, seperti benih yang berkualitas. Pemberdayaan riset dan pengembangan bibit varietas unggul juga patut untuk dipertimbangkan. (SKO)