Penyerapan Anggaran Kementerian PUPR Lebih Cepat 25 Persen

JAKARTA-Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mencatat progres penyerapan anggaran tahun 2020 lebih cepat dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hingga akhir semester pertama tahun 2020, penyerapan keuangan maupun realisasi fisiknya lebih baik 25 persen dibandingkan 2019.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan saat ini pihaknya tengah berupaya untuk melakukan pemulihan ekonomi nasional melalui instrumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

“Saya sudah kumpulkan seluruh Dirjen (Direktur Jenderal) untuk mempercepat realisasi fisik dan keuangan dari APBN,” kata Basuki dalam keterangan resminya yang dirilis Kamis, 2 Juli 2020.

• 11 Bank Biayai Proyek Tol Serang-Panimbang Rp6 Triliun
• PTPP Hingga Mei 2021 Raih Kontrak Baru Rp6,7 Triliun
• Rilis Rapid Fire, MNC Studios Milik Hary Tanoe Gandeng Pengembang Game Korea
• Anies Baswedan Tunggu Titah Jokowi untuk Tarik Rem Darurat hingga Lockdown
• IPO Akhir Juni 2021, Era Graharealty Dapat Kode Saham IPAC

Tercatat per 30 Juni, penyerapan keuangan belanja infrastruktur Kementerian PUPR sudah mencapai 32,4 persen atau sebesar Rp26,9 triliun dari total pagu tahun anggaran (TA) 2020 sebesar Rp82,9 triliun. Sementara, pada pembangunan progres fisiknya telah mencapai 31,61 persen.

Dikatakan Basuki, meningkatnya progres penyerapan anggaran tahun ini dibandingkan 2019 karena didukung oleh sistem lelang dini. Proses lelang untuk proyek tahun 2020, sudah dilakukan sejak bulan November 2019. Total jumlah paket untuk TA 2020 sebanyak 6.108 paket senilai Rp58,8 triliun.

Hingga 1 Juli 2020, paket yang sudah terkontrak ada sebanyak 4.685 paket senilai Rp47,8 triliun. Jumlah ini mencakup 81,27 persen dari keseluruhan paket pekerjaan Kementerian PUPR. Kemudian, sebesar 13 persen atau 938 paket senilai Rp7,6 triliun masih dalam proses lelang. Sisanya 5,73 persen atau 485 paket senilai Rp3,4 triliun belum proses lelang.

Basuki menuturkan anggaran Kementerian PUPR utamanya digunakan untuk pembangunan infrastruktur seperti meningkatkan konektivitas antar wilayah, membangun dari pinggiran, ketahanan pangan dan air, serta meningkatkan kualitas hidup melalui peningkatan kualitas perumahan dan permukiman.

Secara rinci, pada tahun ini Kementerian memiliki 15 program dengan anggaran sebesar Rp11,45 triliun meliputi bidang sumber daya air (SDA), permukiman, jalan, jembatan, serta perumahan. Dari total anggaran tersebut, saat ini sudah terserap 27 persen atau sebesar Rp3,16 triliun.