Per 22 November, Realisasi Belanja Infrastruktur Capai 75 Persen

JAKARTA – Hingga 22 November 2020, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah merealisasikan belanja infrastruktur hingga 75% dari total anggaran Rp85 triliun.

Tahun ini, Kementerian PUPR mendapat jatah anggaran untuk belanja infrastruktur dan terkait lainnya senilai Rp87 triliun dari sebelumnya sebesar Rp120 triliun. Pengurangan anggaran ini merupakan hasil refocussing dan realokasi anggaran penanganan COVID-19.

• 11 Bank Biayai Proyek Tol Serang-Panimbang Rp6 Triliun
• PTPP Hingga Mei 2021 Raih Kontrak Baru Rp6,7 Triliun
• Rilis Rapid Fire, MNC Studios Milik Hary Tanoe Gandeng Pengembang Game Korea
• Anies Baswedan Tunggu Titah Jokowi untuk Tarik Rem Darurat hingga Lockdown
• IPO Akhir Juni 2021, Era Graharealty Dapat Kode Saham IPAC

“Sudah terserap 75 persen pada Minggu, 22 November. Kami optimistis keseluruhan dana akan terserap hingga akhir tahun,” tulis Kepala Biro Komunikasi Publik Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Endra S Atmawidjaja pada media, Senin, 23 November 2020.

Sebagai sektor yang berkontribusi besar, Endra menyatakan pemerintah berkomitmen untuk tetap melanjutkan  pembangunan infrastruktur dengan mengikuti protokol kesehatan yang berlaku.

Selain dapat mengungkit pertumbuhan ekonomi, realisasi belanja pemerintah melalui pembangunan infrastruktur juga menimbulkan multiplyer effect yang besar.

Tercatat, kontribusi sektor konstruksi terhadap produk domestik bruto (PDB) mencapai 13 – 14%. Sementara itu, sebagai contoh, hanya dari sektor perumahan, ada 140 – 170 sektor lain yang terlibat.

“Sehingga, jika sektor ini terganggu maka secara otomatis sektor turunannya tersebut juga akan mengalami gangguan,” tambahnya.

Proyek Hingga 2024

Lebih lanjut Endra memaparkan terdapat beberapa proyek pembangunan yang akan dikerjakan pemerintah hingga 2024. Seperti misalnya di sektor Sumber Daya Air (SDA) yakni 61 unit bendungan, 500 embung, 500 ribu irigasi.

Kemudian, 2 juta rehabilitasi irigasi, penyediaan air baku sebesar 50 meter kubik per detik, dan 2.100 km jaringan pengaman banjir dan abrasi pantai.

Di sektor permukiman, ada proyek 100% akses air minum layak, 90% akses sanitasi layak, 11 kawasan pengembangan Pos Lintas Batas Negara (PLBN). Lalu, 5.555 unit pembangunan sarana prasarana pendidikan, olahraga dan pasar serta 10.000 penanganan kawasan kumuh.

Sedangkan,  di sisi konektifitas jalan terdapat proyek 2.724 km pembangunan jalan tol, 3.224 km pembangunan jalan baru. 38.726 m pembangunan jembatan dan 31.053 m pembangunan flyover /underpass.

Di sektor perumahan, ada pembangunan 51.340 unit rumah susun, 10.000 unit rumah khusus. Lalu, 813.660 unit rumah swadaya dan 262.345 unit PSU perumahan.

Dengan begitu, Endra mengklaim sektor konstruksi merupakan satu-satunya penopang perekonomian di saat konsumsi rumah tangga tengah lesu seperti saat ini.

“Jadi wajar saja kalau infrastruktur ini terus diupayakan untuk terus dipertahankan.”