Peraturan Terbaru Kripto Diterbitkan, Transaksi Bitcoin CS di Indonesia Diprediksi Melonjak

JAKARTA - Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) baru saja mengeluarkan aturan terbaru terkait perdagangan pasar fisik aset kripto. Regulasi tentang kripto tersebut yakni Peraturan Bappebti (PerBa) Nomor 11 Tahun 2022 tentang Penetapan Daftar Aset Kripto yang Diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto.

Ketua Umum Asosiasi Pedagang Aset Kripto Indonesia (ASPAKRINDO) Teguh Kurniawan Harmanda mengapresiasi dan menyambut baik dikeluarkannya peraturan tentang kripto. Menurutnya, regulasi tersebut dibentuk untuk meningkatkan keamanan investor aset kripto dan memajukan industrinya secara keseluruhan di Indonesia.

"Kami melihat regulasi ini sebagai bentuk peningkatan keamanan investor aset kripto di Indonesia. Selain itu, dengan pendekatan positive list, regulasi ini dapat mengakomodasi kebutuhan dari para pelaku industri mengenai peraturan yang ramah inovasi dan tidak menghambat laju pertumbuhan bisnis," kata Pria yang akrab disapa Manda, dalam keterangan resmi, Sabtu, 13 Agustus 2022.

• Jalan Terjal Garuda Indonesia Kembalikan Masa Kejayaan Angkut Puluhan Juta Penumpang per Tahun
• Pengumuman! Pegadaian Beri Pembebasan Bunga Selama 45 Hari untuk Nasabah dengan Pinjaman Segini
• Selain Indonesia, Ini Negara yang Lolos dari Jurang Resesi

Lebih lanjut, Manda menjelaskan, ada beberapa hal penting yang perlu diketahui publik terkait regulasi aset kripto yang baru ini. Menurutnya, dengan pemahaman yang cukup, investor bisa mendalami industri yang baru ini.

Penerbitan PerBa No. 11 Tahun 2022 merupakan langkah yang tepat untuk memberikan keamanan lebih tinggi kepada investor kripto di Indonesia, terutama dalam hal penentuan listing dan delisting aset kripto. Berikut inti dari peraturan kripto terbaru yang berlaku di Indonesia ini.

- Larangan kepada exchange untuk melakukan perdagangan kripto yang berada di luar daftar aset kripto legal miliki Bappebti. 
- Pedoman teknis baru tentang penilaian aset kripto yang layak dianggap legal di Indonesia.
- Teknis waktu pelaksanaan peninjauan kembali status legalitas minimal setiap satu tahun sekali dan pencabutan aset kripto yang berada di exchange kripto di Indonesia saat ini. 
- Sanksi bagi exchange yang melanggar peraturan baru ini dan pihak mana saja yang bisa menjadi tim penilaian status legalitas aset kripto di Indonesia.

"Aturan ini memberikan ruang juga bagi pelaku industri untuk menjadi bagian dalam penilaian aset kripto. ASPAKRINDO mendukung langkah ini dan meminta Bappebti segera membentuk tim kajian aset kripto sebagaimana dimaksud dalam PerBa secepatnya untuk mengisi ruang kosong sebelum terbentuknya bursa," tutur Manda.

Berpotensi Tingkatkan Transaksi

Manda juga mengatakan, dengan adanya aturan tersebut, pelaku usaha di industri kripto memiliki guideline yang jelas dalam menjalankan bisnisnya untuk menentukan token kripto mana yang bisa diperdagangkan dan mana yang tidak. 

Langkah ini juga jadi cara agar melindungi investor dari token atau koin kripto seperti Bitcoin dan lainnya yang berisiko terlalu tinggi hingga membahayakan dana investasi mereka.

"Penambahan daftar aset kripto ini akan berpengaruh pada kenaikan transaksi kripto dan minat investor. Alasannya pertama, investor kripto di Indonesia kini memiliki daftar aset legal yang lebih banyak. Mereka akan lebih trust dan confidence untuk memulai atau melakukan transaksi. Sejumlah project aset kripto lokal pun sudah masuk daftar legal Bappebti," ungkapnya.

Selanjutnya, Manda berpendapat langkah ini nampaknya akan menjadi cara regulator menjaga pertumbuhan industri kripto di Indonesia dapat terjadi secara baik, sehat, dan aman.

"Namun, di sisi lain kita harus melihat aturan ini secara seimbang. Melihat regulasi ini masih baru, butuh waktu untuk mengetahui apakah penerapannya akan berdampak luas untuk kemajuan industri kripto di Indonesia," pungkasnya.