Percepat Transisi Energi, Pemerintah Ciptakan Pasar untuk EBT

JAKARTA – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif menyatakan percepatan pemanfaatan energi baru terbarukan (EBT) sebagai sumber energi ramah lingkungan salah satunya dengan menciptakan pasar baru EBT.

Pasar baru EBT tersebut dilakukan melalui program renewable energy base industry development (Rebid) dan renewable energy base on economic development (Rebed).

Program ini dirancang untuk mempercepat pemanfaatan energi baru terbarukan berbagai kawasan. Contohnya di kawasan industri, Kawasan Ekonomi Khusus dan mendukung Kawasan ekonomi lokal di kawasan terpencil, terluar dan terdepan (3T).

“Untuk mempercepat pemanfaatan EBT, Pemerintah, selain akan menerbitkan rancangan Peraturan Presiden (Perpres),” kata Arifin Tasrif dikutip dari laman Kementerian ESDM, Sabtu 10 Oktober 2020.

• 11 Bank Biayai Proyek Tol Serang-Panimbang Rp6 Triliun
• PTPP Hingga Mei 2021 Raih Kontrak Baru Rp6,7 Triliun
• Rilis Rapid Fire, MNC Studios Milik Hary Tanoe Gandeng Pengembang Game Korea
• Anies Baswedan Tunggu Titah Jokowi untuk Tarik Rem Darurat hingga Lockdown
• IPO Akhir Juni 2021, Era Graharealty Dapat Kode Saham IPAC

Perpres tersebut yang mengatur pembelian listrik EBT oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN, juga menciptakan pasar baru EBT,

Arifin mengakui sudah saatnya Indonesia mengikuti tren masyarakat dunia yang mulai mengoptimalkan pemanfaatan EBT untuk mengurangi dampak perubahan iklim.

Komitmen RI di Tingkat Global

Hal ini sesuai kesepakatan Protokol Kyoto Tahun 1997, di mana komunitas internasional bertekad akan mengurangi emisi gas karbondioksida dan gas rumah kaca.

“Sehingga terjadi transformasi energi untuk mengurangi energi fosil pada seluruh sektor, termasuk diantaranya sektor transportasi ke energi baru terbarukan,” lanjut Arifin.

Di samping itu, pemerintah juga akan memaksimalkan implementasi bioenergi, seperti percepatan pembangunan listrik berbasis sampah di dua belas kota.

Lalu ada pemanfaatan biomasa dan sampah sebagai bahan baku pada cofiring Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) eksisting, pelaksanaan mandatori B30, serta program pengembangan green refinery.

Selanjutnya mendorong pengembangan panas bumi berbasis kewilayahan. Caranya melalui program Flores Geothermal Island yang targetnya adalah pemenuhan beban dasar listrik di Pulau Flores.

“Optimalisasi pemanfaatan tidak langsung energi panas bumi. Untuk mengurangi resiko eksplorasi oleh para pengembang, Pemerintah juga telah membuat pengembangan panas bumi melalui government drilling, kegiatan eksplorasi dilakukan oleh pemerintah,” kata dia.

Direktur Aneka Energi Kementerian ESDM Harris mengatakan transisi dari energi berbasis fosil ke EBT diperlukan karena ramah lingkungan. Kunci untuk pemanfaatan EBT yang optimal adalah harga yang lebih kompetitif.

“Saat ini, Pemerintah telah berupaya menyelesaikan Peraturan Presiden (Perpres) tentang pembelian energi listrik energi terbarukan,” tutur dia.

Perpres ini akan mengatur harga EBT berdasarkan aspek keekonomian dan lokasi energi terbarukan itu akan dibangun.

Dengan begitu, harganya akan berbeda dan memberikan daya tarik kepada pelaku bisnis untuk datang berinvestasi ke Indonesia.

Nantinya, ada sebelas kementerian dan lembaga yang terlibat dan memberikan peran dalam mendorong pengembangan EBT ini. Mulai dari Kementerian ESDM, Kementerian Keuangan, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), BUMN, Kementerian Perindustrian dan banyak lagi. (SKO)