Peringati Hakordia 2021, Ini 7 Strategi DJP Lakukan Pemberantasan Korupsi Pajak

JAKARTA -- Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) akan diperingati pada 9 Desember mendatang. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan kembali menegaskan komitmen pemberantasan korupsi di sektor perpajakan.

Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo, mengatakan peringatan Hakordia 2021 menjadi momentum mempertegas integritas DJP untuk memperkuat pajak tanpa korupsi.

"Perilaku yang mengkhianati integritas merupakan isu yang perlu diselesaikan dan ditidaklanjuti sesuai dengan ketentuan untuk menunjukkan bahwa DJP tidak menoleransi segala bentuk penyimpangan," katanya dalam keteragan pers yang diterima TrenAsia.com Kamis, 2 Desember 2021.

• The Fed: Inflasi Belum Tentu Akan Membaik Tahun Depan
• Kredit Biro Indonesia Jaya Rombak Jajaran Komisaris dan Direksi
• Bank CIMB Niaga Kucurkan Kredit Rp500 Miliar Untuk Adi Sarana Armada (ASSA)

Dia menegaskan, melalui reformasi perpajakan yang tercapai dengan baik, maka pajak akan menjadi kuat, sehingga pembiayaan pembangunan dapat berjalan dengan baik.

7 Strategi Pemberantasan Korupsi Pajak

Suryo mengatakan dalam rangka penguatan integritas pegawai, DJP melaksanakan program-program sebagai berikut:

1. Implementasi Zona Integritas (ZI) – Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) di lingkungan DJP, sebagai penerapan Reformasi
   Birokrasi dalam penegakan integritas dan pelayanan berkualitas.
2. Melakukan Public Campaign untuk internal maupun eksternal DJP, dengan upaya publikasi dan kampanye komitmen antikorupsi dari seluruh pegawai di kantor pajak maupun pada fasilitas publik.
3. Pemanfaatan Whistle Blowing System, yaitu aplikasi yang digunakan sebagai sarana untuk melaporkan indikasi tindak kecurangan, pelanggaran, dan fraud di lingkungan DJP.
4. Memperkuat pengawasan oleh atasan langsung (pengawasan melekat) terhadap
   pegawai, melalui program Knowing Your Employee.
5. Pengawasan pelaksanaan proses bisnis oleh atasan langsung secara berkelanjutan (on going monitoring).
6. Internalisasi Corporate Value yang tujuan utamanya adalah meningkatkan sinergi antar pegawai dalam suatu unit kerja.
7. Penandatanganan Komitmen Integritas Pimpinan Komitmen Integritas Pimpinan ditandatangani oleh setiap Pimpinan Unit.

Suryo menambahkan, dalam rangka pengawasan internal, DJP terus memperkuat koordinasi dan kerja sama dengan Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian Keuangan selaku lini ketiga Sistem Pengendalian Internal (SPI) di Kementerian Keuangan.

Tidak hanya itu, kerja sama dan sinergi jugadilakukan bersama KPK yang selama ini telah mendukung dan membantu dalam mewujudkan DJP bersih dari korupsi.