Peringati Hakordia 2021, Jokowi: Korupsi Biang Keladi Semua Masalah Negara

JAKARTA – Presiden Joko Widodo menegaskan komitmen pemberantasan korupsi untuk menciptakan pemerintahan yang bersih. Menurut dia, praktik korupsi merupakan akar dari semua masalah yang dihadapi bangsa sehingga perlu mendapatkan perhatian yang serius.

"Kita semua menyadari bahwa korupsi merupakan extraordinary crime yang mempunyai dampak luar biasa. Oleh sebab itu, harus ditangani secara extraordinary juga," katanya dalam peringatan Hari Antikorupsi Sedunia 2021, seperti dilihat melalui Youtube Sekretariat Presiden, Kamis, 9 Desember 2021.

Dalam sebuah survei nasional di bulan November 2021 lalu, Jokowi mengatakan masyarakat menempatkan pemberantasan korupsi sebagai permasalahan kedua yang mendesak untuk diselesaikan. Masalah pertama adalah penciptaan lapangan pekerjaan (37,3%) dan masalah kedua adalah kebutuhan pokok (10,6%).

• Berharap Adanya Window Dressing, IHSG Diprediksi Bergerak Terbatas pada Desember 2021
• ADB: 75 Persen UMKM Indonesia Sulit Dapat Modal, 50 Persen Bangkrut Selama Pandemi
• Pengendali IRRA Global Dinamika Kencana Gelar Tender Wajib 21,01% Saham DGIK

Namun demikian, lanjut Jokowi, masyarakat menempatkan korupsi (15,2%) sebagai pangkal dari kedua permasalahan yang lain. "Korupsi bisa mengganggu penciptaan lapangan kerja, korupsi juga bisa menaikkan harga kebutuhan pokok," tandasnya.

Dia menjelaskan survei tersebut juga menunjukkan bahwa masyarakat yang menilai baik dan yang menilai buruk upaya pemberantasan korupsi saat ini dalam proporsi yang seimbang; di mana yang menilai sangat baik dan baik sebanyak 32,8%, yang menilai sedang 28,6%, serta yang menilai buruk dan sangat buruk sebanyak 34,3%.

Jika dibandingkan dengan negara-negara tetangga di Asia Tenggara, peringkat Indeks Persepsi Korupsi RI pada tahun 2020 berada pada ranking ke-102. Sementara, Singapura berada di ranking ke-3, dan Brunei Darussalam di ranking ke-35 serta Malaysia ke-57.

"Ini yang memerlukan kerja keras kita untuk memperbaiki indeks persepsi korupsi kita bersama-sama," tegas Jokowi.

Sementara itu, menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), Indeks Perilaku Antikorupsi di masyarakat terus naik dan membaik. Tahun 2019 berada di angka 3,7%, tahun 2020 di angka 3,84%, dan tahun ini di angka 3,88%.

• Inilah Kelebihan Rokok IQOS yang Pabriknya Dibangun HM Sampoerna di Karawang Rp2,4 T
• PMI Manufaktur Indonesia pada November 53,9 Lampaui Raksasa Ekonomi China
• Pertamina Tegaskan Komitmen Investasi Hijau, Begini Strategi Masa Depan Energi RI

Perlu Metode Baru

Jokowi menekankan bahwa realitas korupsi di Tanah Air perlu menjadi perhatian semua elemen. Tidak hanya penegak hukum tetapi juga masyarakat. Tidak hanya itu, perlu juga pendekatan dan metode-metode baru dalam rangka pemberantasan korupsi.

"Metode pemberantasan korupsi harus terus kita perbaiki dan terus kita sempurnakan. Penindakan jangan hanya menyasar peristiwa hukum yang membuat heboh di permukaan. Namun, dibutuhkan upaya-upaya yang lebih fundamental, upaya-upaya yang lebih mendasar dan lebih komprehensif yang dirasakan manfaatnya langsung oleh masyarakat," katanya.

Jokowi mengungkapkan bahwa pemberantasan korupsi tidak boleh terus-terusan identik dengan penangkapan. Pemberantasan korupsi harus mengobati akar masalah. Pencegahan merupakan langkah yang lebih fundamental. Dan kalau korupsi berhasil dicegah, maka kepentingan rakyat terselamatkan.

"Penanaman budaya antikorupsi sejak dini merupakan bagian penting dari pemberantasan korupsi. Membangun kesadaran diri adalah kunci mental antikorupsi," imbuhnya.