Perjalanan Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung yang Molor hingga Biaya Bengkak Menghantui APBN

JAKARTA - Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung ditargetkan rampung di 2023. Proyek ini molor dari target awalnya 2020 karena penuh dengan kendala.

Bila mengingat 9 tahun lalu, Menteri Perhubungan Era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, EE Mangindaan mengatakan keinginan asing untuk menggarap kereta super cepat atau yang dikenal Shinkansen di Indonesia.

Rutenya pun saat itu Jakarta-Bandung dan Jakarta-Surabaya. Bahkan ada tiga opsi rute di kala itu, Jakarta-surabaya melewati Cirebon dan Semarang, Jakarta-Surabaya melalui Bandung dan Semarang, serta Jakarta-Surabaya melalui Cikarang, Bandung, Cirebon dan Semarang.

Rencana itu pun kandas di awal pemerintahan Jokowi. Di mana, Jokowi batalkan pembangunan kereta api super cepat Jakarta-Surabaya. Pasalnya, proyek tersebut tidak strategis. Namun, dirinya tidak menutup untuk mengkaji lagi transportasi massal tersebut. Hal ini membuat adanya opsi investor dalam Kereta Cepat.

Pintu investasi pun terbuka, hal ini membuat Jepang, China dan Prancis berkompetisi merebutkan proyek kereta cepat. Perwakilan tiap negara bolak balik mengajukan proposal proyek kereta cepat bahkan di kala itu persaingan pun terlihat sengit dari pengajuan modal, cara pembangunan, metode pembiayaan hingga waktu tempuhnya.

Kembali lagi, proposal-proposal tersebut ditolak karena Jokowi tidak ingin kereta cepat menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) baik secara langsung maupun tidak langsung. Alasan selanjutnya adalah perhitungan jarak dan kecepatan antar stasiun terlalu cepat. Oleh sebab itu, China dan Jepang dipersilakan membuat proposal baru.

Di tengah persaingan sengit tersebut, Jepang pun menarik semua proposalnya yang membuat China menjadi superior dalam pengajuan kereta semi cepat.

• Cara Membuat Scrolling Text di WhatsApp yang Sedang Viral
• Tren Menguat, Rumah Tapak Masih Laku hingga Kuartal II-2022
• Harga BBM di SPBU Vivo Alami Penurunan, Simak Perbandingannya dengan Pertamina hingga Shell

China pun menawarkan nilai investasi yang lebih murah, yaitu US$5,5 miliar. Namun, akhirnya nilai investasi proyek tersebut melonjak menjadi USD6,01 miliar dengan skema investasi 40 persen kepemilikan China dan 60 persen kepemilikan lokal yang berasal dari konsorsium BUMN.

Dimana estimasi investasi sekitar 25 persen akan didanai modal bersama dan sisanya dari pinjaman dengan tenor 40 tahun serta bunga 2 persen per tahun.

Pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung ini pun menggunakan konsorsium BUMN dengan China. Adapun perusahaan-perusahaannya adalah PT Wijaya Karya Tbk (WIKA), PT Jasa Marga Tbk (JSMR), PT Kereta Api Indonesia (KAI), dan PT Perkebunan Nusantara (PTPN) VIII. Keempatnya tergabung dalam PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia dengan konsorsium China mendirikan perusahaan patungan bernama PT KCIC.

Groundbreaking Kereta Cepat Jakarta-Bandung

Akhirnya Groundbreaking Kereta Cepat Jakarta-Bandung dilakukan pada 21 Januari 2016. Hal ini pun langsung dilakukan oleh Presiden Jokowi bersama Gubernur DKI Jakarta (di saat itu), Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan Gubernur Jawa Barat (di saat itu), Ahmad Heryawan atau Aher.

Jokowi menegaskan, pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung tidak menggunakan APBN melainkan konsorsium BUMN Indonesia dan China dengan Business to Business. Dirinya pun memberikan alasan bahwa APBN hanya dititikberatkan untuk infrastruktur di Luar Jawa.

"Anggarannya untuk ke sana (luar Jawa), baik berupa jalan tol di Sumatera, baik kereta api antara Makassar dan Manado hingga kereta di Papua, APBN akan kita arahkan ke sana, jangan sampai Jawa Centris lagi, tapi Indonesia Central," ujarnya saat groundbreaking tersebut.

Di balik groundbreaking tersebut, ternyata banyak kejanggalan-kejanggalan yang terjadi. Contohnya saja, Menteri Perhubungan di kala itu, Ignasius Jonan tidak menghadirinya. Ketidakhadirannya pun terpaut akan masalah perizinan terutama persyaratan yang belum dipenuhi PT KCIC dalam rangka pembangunan prasarana perkeretaapian umum. Persyaratan tersebut adalah rancang bangun, gambar teknis, data lapangan, spesifikasi teknis, hingga analisis dampak lingkungan hidup.

Hal ini pun membuat panas suasana Menteri Perhubungan Jonan dengan Menteri BUMN di kala itu, Rini Soemarno. Pasalnya, Jonan belum terbitkan konsesi penyelenggaraan proyek kereta-cepat. Akhirnya, izin tersebut turun pada 2 bulan kemudiannya.

• Tahan Banting, 4 Sektor Industri Ini Diprediksi Tetap Kokoh Meski Dibayangi Resesi
• Sempat Dihentikan BEI, Perdagangan Emiten Milik Suami Puan Maharani Kembali Dibuka
• Kapan Rupiah Digital Mulai Berlaku di Indonesia? Simak Penjelasan BI

Pembebasan Lahan yang Molor

Jadwal pembebasan lahan proyek jalur Kereta Cepat Jakarta-Bandung melenceng dari target. awalnya rampung di akhir 2016. Hal ini dikarenakan nilai ganti rugi pembebasan lahan yang ditetapkan tidak diterima masyarakat.

Berdasarkan Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) lahan untuk kereta cepat harganya Rp110.000 hingga Rp135.000 per meter. Namun, warga terdampak jalur kereta cepat meminta antara Rp300.000 per meter hingga Rp2 juta per meter.

Pembengkakan Biaya Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung

Pada akhir kuartal III-2021, Direktur Utama KAI Didiek Hartantyo menyebutkan proyek KCJB awalnya senilai US$6,07 miliar atau sekira Rp90,44 triliun (kurs Rp14.900 per US$). Namun, pada September 2020 mulai ada indikasi cost overrun terkait keterlambatan dari proyek ini.

Perhitungannya pun telah keluar sejak Januari 2021 sebesar US$2,28 miliar atau setara Rp33,97 triliun. Membuat total biaya mencapai US$8,35 miliar atau Rp124,42 triliun.

Lagi-lagi karena keterlambatan penyerahan lahan untuk proyek tersebut. Kondisi diperburuk dengan terjadinya pandami Covid-19 sejak Maret 2020 membuat penyelesaian menjadi lebih panjang.

Sementara itu, Direktur Keuangan KAI Salusra Wijaya menjelaskan, cost overrun ini awalnya diperkirakan bisa mencapai US$3,8 miliar hingga US$4,9 miliar.

Namun, pada akhir Juni 2022, KAI mengajukan cost overrun proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung mencapai US$1,9 miliar atau sekitar Rp28,31 triliun. Walaupun hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) hanya mencapai US$1,17 miliar.

Oleh sebab itu, Didiek meminta pembengkakan biaya di range maksimum yaitu US$1,9 miliar.

China Minta APBN Tanggung Pembengkakan Biaya Kereta Cepat

China baru-baru ini mulai berharap agar pembengkakan biaya dalam proyek KCJB dapat ditanggung oleh pemerintah RI melalui APBN.

Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Kemenko Perekonomian, Wahyu Utomo mengatakan, China Development Bank (CDB) meminta agar pembengkakan biaya ditanggung oleh pemerintah.

Permintaan tersebut saat ini masih dibahas oleh pemerintah Indonesia. "Terkait hal ini, teman-teman dari Kemenkeu baru membahas yang merupakan bagian kewajiban kita untuk kontribusi dalam pembangunan, bukan cost over run," ujar Wahyu.

• BCA Kaji Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan Kredit Tambahan
• Erick Thohir Perkuat Kerja Sama dengan Jepang di 3 Sektor Ini
• Baru Saja Lulus? Simak Strategi Mengelola Gaji Pertama Agar Tidak Cepat Habis

Progres Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung

Pembangunan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) terus dikebut. Berbagai upaya percepatan pembangunan dilakukan untuk memenuhi target operasional pada Juni 2023.

Bila berkaca pada April 2022, proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung mencapai 82%. Sementara itu, bila melihat pencapaian Semester I-2022, yaitu:

- 13 tunnel berhasil ditembus menyisakan 3 lagi dalam proses penggalian
- Produksi slab track atau bantalan rel beton tuntas diproduksi
- Pemasangan rel KCJB mulai berjalan dari arah Depo Tegalluar, Kabupaten Bandung.
- Struktur layang dari CY#1 arah Jakarta-Bandung sudah terhubung
- Struktur layang dari CY#4 ke arah bandung sudah tersambung
- produksi EMU dan CIT telah rampung
- Preloading SG7B hingga SG14 selesai.