Perlu Pendekatan Baru Agar Ekonomi Tumbuh 8 Persen

JAKARTA—Presiden terpilih Prabowo Subianto menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 8% dalam kurun waktu dua sampai tiga tahun pemerintahannya. Meski terkesan terlalu ambisius karena lebih tinggi dari angka pertumbuhan ekonomi saat ini, pemerintah optimistis target itu dapat tercapai sesuai skenario Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RJPN) Indonesia Emas 2045.

Pemerintah sendiri dinilai perlu menggenjot pertumbuhan ekonomi untuk mencapai kesejahteraan warganya. Pendiri dan ekonom senior Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Hendri Saparini, berpandangan pertumbuhan ekonomi sebesar 5% tidak cukup untuk menciptakan lapangan pekerjaan dan nilai tambah yang besar. 

“Semua negara yang masuk ke negara maju mereka mempunyai lompatan ekonomi. Ada lompatan pendapatan per kapita. Sementara Indonesia sangat minimal dalam pertumbuhan ekonomi,” katanya dalam seminar bertema Urgensi Industriliasi untuk Mencapai Pertumbuhan Ekonomi 8%, Rabu, 16 Oktober 2024. 

Menurut Hendri, pemerintah mendatang dapat melakukan tiga pendekatan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan berkualitas agar dapat keluar dari jebakan negara menengah (middle income trap). 

Pertama, implementasi pendekatan ekonomi Pancasila. "Ekonomi Pancasila itu adalah ekonomi kerakyatan. Ini pesan dari founding fathers untuk melakukan kegiatan ekonomi secara bersama-sama. Artinya, harus ada demokrasi ekonomi," kata Hendri.

Pelibatan Semua Pihak

Hendri mengatakan pemerintah dapat melibatkan semua pihak dan memberikan akses untuk terlibat dalam memajukan industri. Dengan demikian, tidak ada lagi orang menganggur dan tidak bisa mendapatkan pendapatan karena tidak bisa bekerja. "Sebenarnya semua orang itu bisa bekerja, tapi pemerintah baru perlu membuat kebijakan ekonomi agar orang bisa melakukan sesuatu," ujarnya.

Kedua, merevitalisasi industri. Hendri mengatakan, revitalisasi industri adalah kunci agar ekonomi Indonesia bisa melompat tinggi. Revitalisasi industri ini bisa dilakukan dengan membangun industri dasar dan menggerakan semua sektor di semua daerah. Menurutnya, industri manufaktur bisa menjadi jangkar untuk membangun membangun backward dan forward linkage dengan industri-industri pendukung.

Ketiga, Hendri mengusulkan adanya strategi dan kebijakan industri yang lebih canggih (sophisticated) dan inovatif di tengah perubahan global. Menurutnya, pemerintah seharusnya bukan hanya membuat keamanan untuk konsumen melainkan juga bagi pasar. 

Hendri mencontohkan seperti perjanjian perdagangan bebas dan kerja sama ekonomi global. Menurutnya, perjanjian perdagangan bebas dan kerja sama ekonomi global seharusnya dilakukan lebih terukur dengan berdasarkan pengembangan industri nasional baik hulu-hilir dan besar-kecil. “Kita membutuhkan kebijakan secara komprehensif dan inklusi,” ujarnya.

Ketua Pengembangan Industri Logam dan Alat transportasi Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), I Made Dana Tangkas, menilai pemerintah perlu memberikan perhatian bagi lima industri. Kelima industri itu yakni industri manufaktur, perdagangan, pertanian, pertambangan dan konstruksi. Menurutnya, pelaku usaha dapat menerapkan strategi kunci untuk mendorong industrialisasi. 

Baca Juga: Ancam Target Pemerintahan Prabowo, Adopsi Aturan FCTC dalam Rancangan Permenkes Dinilai Cacat Hukum

Pertama, kolaborasi dengan pemerintah dalam pemanfaatan insentif dan pembangunan infrastruktur. Kedua, diversifikasi rantai pasok untuk mengurangi ketergantungan pada satu sumber. Ketiga, peningkatan kompetensi sumber daya manusia dan teknologi untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing industri. 

Keempat, komitmen pada keberlanjutan menjadi kunci untuk meningkatkan daya saing dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Sementara itu, Deputi Bidang Ekonomi Kementerian PPN, Amalia Adininggar Widyasanti, mengatakan pemerintah mendatang akan mempercepat pertumbuhan ekonomi sebesar 8-8,3% pada tahun ketiga dan 7,8% pada tahun keempat.

Sehingga, reratanya di angka 7,7% selama lima tahun. Target itu akan dilakukan melalui rencana jangka pendek dan jangka panjang. "Jangka pendeknya, program Makan Bergizi Gratis bisa mengerek pertumbuhan ekonomi karena menyerap produk-produk masyarakat lokal sehingga memicu permintaan agregat," kata Amalia.

Kementerian PPN/Bappenas akan mendorong sektor potensial yang memicu peningkatan produktivitas hingga menciptakan efek berganda, salah satunya dengan industrialisasi. Ke depannya, pengembangan industri akan semakin terfokus pada hilirisasi industri prioritas seperti industri sumber daya (agrobisnis, tambang, dan sumber daya laut), industri dasar, dan industri padat karya.

Fokus juga diberikan untuk industri barang konsumsi berkelanjutan, industri berbasis riset dan inovasi, industri berteknologi menengah tinggi, dan industri kreatif. “Kita mau industri itu menjadi jangkar dan tulang punggung pertumbuhan ekonomi untuk meningkatkan produktivitas dan menciptakan lapangan pekerjaan yang berkualitas," ujarnya.