Pertamina Geothermal Energy (PGE) Lakukan Kajian untuk Pimpin Holding BUMN Panas Bumi

JAKARTA – PT Pertamina Geothermal Energy (PGE) tengah bersiap untuk memimpin Holding Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Panas Bumi. Perseroan mengklaim operasional panas bumi yang telah dilakukan PGE selama ini memiliki kapabilitas yang mumpuni untuk mengkoordinasikan anggota holding.

Manager Government and Public Relation PGE Sentot Yulianugroho mengatakan perseroan tengah melakukan kajian dengan stakeholder terkait upaya holding BUMN panas bumi ini. Kajian ini bakal menjadi landasan fundamental dalam menggarap proyek pembangkit listrik dengan anggota holding lainnya.

“Saat ini sedang dilakukan kajian bersama dengan semua pihak-pihak yang terkait dan kami akan mengikuti mandat dari pemerintah,” ucap Sentot saat dihubungi TrenAsia.com, Senin, 2 Agustus 2021.

• Minim Riset Produk Tembakau Alternatif, Pemerintah Diminta Akui Kajian Lembaga Independen
• Transaksi Digital Bank Syariah Indonesia Melonjak 83,56 Persen pada Semester I-2021
• Amankah Berolahraga Sebelum Atau Setelah Divaksin COVID-19? Ini Penjelasannya

Selain PGE, perusahaan pelat merah yang dikabarkan bakal masuk dalam holding ini adalah PT PLN Gas & Geothermal dan PT Geo Dipa Energi (Persero).

Meski begitu, Sentot belum bisa memastikan apakah upaya holdingisasi ini bakal mengubah target penawaran perdana saham atau initial public offering (IPO) perseroan yang ditargetkan Erick Thohir bisa digelar pada tahun ini.

Kendati demikian, Sentot mengatakan aktivitas utama dari pembangkit panas bumi yang berada di sisi hulu ini sangat cocok dengan operasional PGE selama ini.  Selain itu, PGE juga memiliki dukungan operasional dan riset teknis dari induk usahanya, PT Pertamina (Persero) yang memperkuat daya tawar (bargaining) perseroan sebagai induk holding.

“Pembangkitan listrik dari sumber energi lainnya, karena kalau pengembangan panas bumi itu inti utamanya adalah kegiatan di sisi hulu, yakni survei, Eksplorasi, pemboran, manajemen reservoir, pemeliharaan lapangan uap panas bumi. Kapabilitas khas tersebut sangat mirip dengan kegiatan dan kapabilitas hulu migas, dan PGE mempunyai kapabilitas tersebut tersebut,” jelas Sentot.

Masuknya PGE dalam bursa induk holding BUMN panas bumi pertama kali disampaikan oleh anak buah Erick Thohir, Pahala Mansury. Menurutnya, PGE menjadi kandidat kuat yang bisa memimpin peningkatan kapasitas listrik panas bumi di Indonesia.

“Pengembangan panas bumi saat ini berpotensi dipimpin oleh PGN. Kajian untuk proses holding terus kami lakukan,” kata Wakil Menteri BUMN Pahala Mansury dalam Indonesia Green Summit, dilansir Selasa, 27 Juli 2021.

Meski belum resmi, holding ini telah menuai dukungan dari berbagai pihak. Anggota Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) Satya Widya Yudha menilai proses holding BUMN panas bumi bisa meningkatkan efisiensi pengelolaan. Selain itu bisa membawa sentimen positif terhadap persaingan industri panas bumi di dalam negeri.

“Holding BUMN bisa menimbulkan efisiensi dan market share yang tumbuh sehingga membawa dampak positif bagi persaingan geothermal dunia,” ungkap Satya dalam diskusi virtual belum lama ini.

Satya menilai pemanfaatan industri panas bumi saat ini masih jauh dari potensi. Pembangkit listrik di Indonesia sendiri baru mencapai 2,13 Gigawatt (GW) atau sebesar 8,9% dari total kapasitas panas bumi yang mencapai 23,76 GW.

Padahal, potensi energi panas bumi di Indonesia menempati urutan kedua terbesar di dunia setelah Amerika Serikat (AS). Berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Indonesia memiliki potensi sumber daya mencapai 23.965,5 Megawatt (MW) dengan kapasitas terpasang sebesar 2.130 MW.

Sementara itu, dengan kapasitas terpasang sebesar 3.676 MW, AS memiliki potensi sumber daya mencapai 300.000 MW. Adapun negara lain yang memiliki energi panas bumi terbesar lainnya, yakni Filipina, Turki, Selandia Baru, dan Meksiko dengan sumber daya lebih dari 3.000 MW.

Maka, dengan adanya pembentukan holding panas bumi, Satya bilang, akan membantu pencapaian target bauran energi baru terbarukan (EBT) sebesar 23% pada 2025.

Angka EBT yang tertuang dalam Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) ini mesti melibatkan semua komponen, termasuk dari bidang panas bumi.  Saat ini, pembentukan holding ini pun tengah digodok di Kementerian BUMN. Pemerintah sedang menyusun tim teknis dan skema birokrasi perusahaan.