Pertamina Tunggu 'Lampu Hijau' dari Pemerintah untuk Naikkan Harga BBM

JAKARTA - Pemerintah terus memberi sinyal kuat untuk segera menaikan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi dengan jenis Pertalite dan Solar.

Menanggapi hal itu, Corporate Secretary PT Pertamina Patra Niaga, Irto Ginting mengatakan tetap menunggu arahan pemerintah, terkait dengan kenaikan harga BBM bersubsidi.

"Kita tunggu arahan pemerintah saja," terang Irto kepada TrenAsia, Selasa, 23 Agustus 2022.

• BI Resmi Luncurkan 7 Uang Rupiah Baru Emisi 2022
• Diklaim Lebih Sulit Dipalsukan, Ini Penampakan 7 Uang Rupiah Baru Emisi 2022
• Simak Update Peraturan dan Persyaratan Perjalanan Dalam Negeri Terbaru

Irto mengatakan pihaknya berada di posisi menjalankan regulasi dari pemerintah. Sehingga apapun keputusan pemerintah nanti, Pertamina akan menjalankannya sesuai dengan yang dikehendaki pemerintah.

Namun Irto memastikan ketersediaan BBM masih dalam posisi aman. Rinciannya, BBM jenis Pertalite berada di level 18 hari dan solar di 21 hari. Pertamina juga terus mendorong produksi agar tidak mengalami kekurangan stok.

Ia mengimbau masyarakat untuk dapat berhemat menggunakan BBM serta membelinya sesuai kebutuhan. Apalagi melihat kondisi sekarang di mana harga minyak global masih tinggi.

Terkait digitalisasi yang dilakukan Pertamina melalui aplikasi MyPertamina, Irto menegaskan masih akan ada produk BBM bersubsidi, namun penyaluran diharapkan kian tepat sasaran.

Adapun, BBM jenis Pertalite merupakan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) dimana penetapan harganya ditentukan oleh pemerintah. Tak hanya Pertalite, BBM Solar Subsidi yang termasuk Jenis BBM Tertentu (JBT) juga harganya ditentukan oleh pemerintah.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memperkirakan akan ada kebutuhan tambahan dana untuk subsidi Pertalite dan Solar sebesar Rp198 triliun jika pemerintah tidak menaikkan harga BBM dalam waktu dekat.

Menkeu mengaku alokasi subsidi awal sebesar Rp502,4 triliun tidak akan mampu bertahan hingga akhir tahun jika tidak dilakukan langkah mitigasi dalam pengaturan volume pengendalian konsumsi BBM.

APBN digadang-gadang akan jebol jika pemerintah terus mempertahankan harga BBM subsidi ditengah gejolak global yang semakin tak tentu.