Pertamina Tuntut 400 SPBU Curang Senilai Rp14,8 Miliar

JAKARTA - PT Pertamina Patra Niaga mengaku telah menuntut 400 Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) senilai Rp14,8 miliar karena kedapatan menyelewengkan BBM Pertalite dan solar.

Hal ini diungkapkan oleh, Direktur Utama Pertamina Patra Niaga Riva Siahaan yang menyebut, setelah melakukan pencegahan  penyelewengan penyaluran BBM subsidi ini ia mengklaim ada penghematan 300 ribu kiloliter (KL).

"Dari pengawasan bersama-sama dengan aparat keamanan itu dapat melakukan punishment atau stop supply kepada lebih dari 400 SPBU dengan nilai denda yang kita tagihkan ke SPBU Rp14,8 miliar," katanya dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi VII DPR RI dilansir pada Rabu, 22 November 2023.

• Retno Marsudi: Alasan Self Defence Israel Tidak Dapat Diterima
• Tekan Penderita TBC, Bio Farma Kolaborasi dengan Perusahaan Medis Global
• Israel Hamas Sepakat Genjatan Senjata
• China Dorong Perang di Gaza Segera Diakhiri

Pertamina Tindak Ratusan Laporan Penyelewengan

Lebih lanjut Riva memaparkan, dalam penindakan penyalahgunaan jenis BBM tertentu (JBT) dan jenis BBM khusus penugasan (JBKP) ada 406 laporan dan 430 tersangka.

Patra Niaga telah, juga melakukan pemblokiran perusahaan kepada 228 ribu pendaftar penerima BBM subsidi. Hal ini disebabkan karena, pendaftar tidak masuk dalam data Korlantas Polri dan saat ini  tengah dalam pengecekan data Samsat lebih lanjut.

Riva memaparkan ketidak sesuaian ini diindikasikan pelangsir atau  mengisi BBM subsidi berulang kali, dan data foto yang dimasukkan terindikasi kendaraan palsu.

Bos Pertamina Patra Niaga itu merinci beberapa modus penyelewengan Pertalite. Riva mengatakan 'helikopter' hingga bus pariwisata kerap dijadikan cara penyelewengan BBM subsidi.

Lalu ada juga yang cukup marak, berupa pemalsuan dokumen pemerintah untuk nelayan dan juga petani yang mendapat kuota pengambilan menggunakan jirigen. Setelah Pertamina menyelidiki surat rekomendasi yang digandakan. 

Sebelumnya, Pertamina melaporkan adanya potensi konsumsi BBM bersubsidi tahun 2023 melebihi kuota yang ditetapkan pemerintah. Sehingga Pertamina mengusulkan adanya penambahan kuota BBM bersubsidi.

Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati mengatakan, berdasarkan data BPH Migas menunjukkan sisa kuota Pertalite dan solar subsidi hingga akhir Oktober 2023 sudah di bawah 20%. Sementara untuk LPG Nicke menyebut kuota aman sampai akhir tahun.