Pertumbuhan Ekonomi Bakal Tancap Gas pada Kuartal II-2021, Ekonom Ingatkan Pemerintah Jangan Lengah

JAKARTA – Pemerintah berkali-kali menyatakan optimis bisa mengejar target pertumbuhan ekonomi 8% year on year (yoy) pada kuartal II-2021. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto jadi aktor yang paling sering menepis keraguan ekonom soal pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II-2021.

Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Muhammad Faisal mengatakan seharusnya pemerintah fokus merancang kebijakan pemulihan untuk keseluruhan tahun ini.

“Saya pikir penting bagi pemerintah untuk tidak hanya mengejar target-target jangka pendek. Ini bukan hanya untuk menciptakan optimisme saja, tapi harus melihat keberlanjutan pembangunan ekonomi,” kata Faisal dalam diskusi virtual, Rabu, 9 Juni 2021.

Selain itu, ekonomi Indonesia diproyeksikan bisa melesat pada kuartal II-2021 karena basis periode tahun lalu mengalami kontraksi cukup dalam, yakni 5,32% yoy. Faisal pun ragu dengan basis ini pemerintah tetap bisa menyentuh pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) 8% pada tiga bulan kedua 2021.

• 11 Bank Biayai Proyek Tol Serang-Panimbang Rp6 Triliun
• PTPP Hingga Mei 2021 Raih Kontrak Baru Rp6,7 Triliun
• Rilis Rapid Fire, MNC Studios Milik Hary Tanoe Gandeng Pengembang Game Korea

Dari segi daya beli, optimisme pemerintah dibangun melalui Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) yang terus menanjak naik. Menurut survei Bank Indonesia (BI), IKK Indonesia naik dari 101,5 pada April 2021 menjadi 104,4 pada Mei 2021.

Indikator tersebut dikatakan Faisal tidak cukup kuat untuk memotret perbaikan kondisi ekonomi di masyarakat. Pasalnya, masyarakat berpendapatan rendah diklaim Faisal masih terdampak pandemi COVID-19.

“Pemerintah perlu melihat apakah konsumsi ini sudah merata di semua kalangan pendapatan. Indikator ini tidak cukup untuk melihat ekonomi sudah pulih seperti pra pandemi COVID-19,” ujar Faisal.

Selain pendapatannya terdampak, bantuan perlindungan sosial program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) juga lambat menjangkau masyarakat ekonomi lemah.

Realisasi PEN hingga saat ini baru mencapai Rp209 triliun atau 29,9% dari pagu sebesar Rp699,43 triliun. Adapun realisasi dana perlindungan sosial telah cair sebesar p58,12 triliun atau 39,2% dari pagu sebesar Rp148,27 triliun. 

Dana perlindungan sosial ini terserap ke berbagai program, antara lain program keluarga harapan (PKH), bantuan sosial tunai,  kartu sembako, bantuan langsung tunai desa, kartu pra kerja, hingga bantuan kuota internet pelajar dan tenaga pendidik.

Ekonom CORE Indonesia Yusuf Randy menilai pemerintah perlu lebih tancap gas merealisasikan dana PEN 2021. Pasalnya, stimulasi dari PEN bisa mempercepat pulihnya daya beli dan konsumsi masyarakat berpendapatan rendah yang berimplikasi langsung terhadap pertumbuhan ekonomi.

“Dana PEN itu sangat diperlukan bagi masyarakat ekonomi lemah untuk menopang kebutuhan harian dan konsumsinya. Karena banyak dari masyarakat ekonomi lemah yang masih terdampak secara pendapatan, ini perlu didorong terus realisasinya,” kata Yusuf kepada Trenasia.com, Selasa, 8 Juni 2021. (RCS)