Pertumbuhan Ekonomi Gorontalo Ditarget Hingga 6,8%

Jakarta-Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas) menargetkan pertumbuhan ekonomi di Provinssi Gorontalo mencapai 5,6 hingga 6,8% pada 2021.

Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengatakan pertumbuhan tersebut dapat dicapai dengan pemulihan kondisi sosial ekonomi yang lebih cepat pasca pandemi COVID-19, mengingat kasus terkonfirmasi positif termasuk rendah di sana.

“Pemulihan yang cepat dapat menggenjot pertumbuhan ekonomi, sebab faktor-faktor produksi tidak terlalu lama menganggur sehingga roda perekonomian bisa segara berputar dengan kapasitas penuh,” kata Suharso, Selasa, 28 April 2020.

Suharso menyebutkan target pertumbuhan tersebut juga diiringi dengan penambahan lapangan kerja baru sehingga tingkat pengangguran terbuka dapat turun menjadi 5,7% dan tingkat kemiskinan dapat ditekan menjadi 14,1%.

Suharso menjelaskan Gorontalo dapat melakukan transformasi sosial ekonomi yang didukung sumber daya manusia (SDM) berkualitas, sehingga dapat menurunkan jumlah penduduk miskin di daerah pedesaan.

Tercatat pada 2019, jumlah penduduk miskin di provinsi tersebut mencapai 4,21% pada wilayah perkotaan, sedangkan di perdesaan jumlahnya sebesar 23,79%. Suharso mengatakan angka ini terus menurun setiap tahunnya.

Dalam penjelasannya, transformasi ini juga perlu didukung dengan kualitas SDM yang terampil. Namun, usia harapan hidup dan rata-rata lama sekolah masih rendah di provinsi ini.

“Hingga 2018, hanya Kota Gorontalo yang telah memiliki angka harapan hidup dan rata-rata lama sekolah yang baik, sementara di kabupaten lainnya tercatat masih rendah,” jelasnya.

Dengan demikian, Indeks pembangunan manusia di Gorontalo juga ditargetkan meningkat menjadi 69,79% hingga 89,82% dan kesenjangan antar kelompok di kisaran 0,400-0,405.

Suharso menyebutkan untuk mempercepat pembangunan SDM di daerah ini perlu adanya peningkatan akses layanan pendidikan serta kesehatan.

“Layanan kesehatan harus diisi dengan dokter dan sembilan jenis tenaga kesehatan harus dimiliki di seluruh Puskesmas di Indonesia. Sayangnya, sangat jarang Puskesmas yang memiliki ini. Hanya 18% yang memiliki pelayanan ini, termasuk Gorontalo, tidak ada Puskesmas yang memenuhi syarat. Padahal, alat kesehatan cukup banyak,” ujarnya.

Lanjutnya, pemerintah akan membangun rumah sakit di Gorontalo. Suharso berharap dengan adanya rumah sakit ini dapat meningkatkan akses layanan kesehatan bagi masyarakat.

Selain itu, Pemerintah daerah diharapkan dapat mengoptimalkan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) dan dana desa untuk mitigasi dampak COVID-19. Tidak hanya untuk bantuan sosial, dana ini juga dapat digunakan untuk stimulus padat karya di pedesaan.

“Stimulus permodalan bagi sektor industri pangan perlu diberikan, terutama untuk peserta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM),” ujarnya. Dengan potensi yang dimiliki saat ini, Kementerian PPN/Bappenas optimistis ekonomi Gorontalo dapat bangkit.