IKN
Makroekonomi

Pertumbuhan Ekonomi Kalimantan Tembus 6,17 Persen Efek IKN

  • Badan Pusat Statistik (BPS) menyebut, pertumbuhan ekonomi Kalimantan pada kuartal I-2024 diangka 6,17% secara tahunan (yoy). Hal ini disebabkan oleh pembangunan IKN Nusantara.

Makroekonomi

Debrinata Rizky

JAKARTA - Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan pertumbuhan ekonomi Kalimantan pada kuartal I-2024 di angka 6,17% secara tahunan (yoy). Hal ini disebabkan oleh pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Plt. Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menyebut, Tak hanya Kalimantan, ekonomi Maluku & Papua juga melesat dari 2,09% yoy di kuartal I 2023 menjadi 12,15% yoy di kuartal I 2024. Kemudian, ekonomi Sulawesi tumbuh 6,35% yoy di kuartal I 2024.

“Jadi, secara spasial 3 kelompok provinsi dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi adalah Maluku dan Papua, Sulawesi, dan Kalimantan,” kata Amalia dalam konferensi pers di Kantor Pusat BPS, dikutip Selasa, 7 Mei 2024.

Pertumbuhan ekonomi di ketiga wilayah tersebut utamanya didorong oleh kegiatan pertambangan, industri logam, dan pembangunan IKN.

Amalia menjelaskan lebih lanjut, sebaliknya, Pulau Jawa dan Sumatera justru mengalami pertumbuhan ekonomi yang melambat.

Secara rinci, Pulau Jawa hanya tumbuh 4,84% yoy, lebih rendah dari kuartal I-2023 sebesar 4,96% yoy. Kemudian, Pulau Sumatera hanya tumbuh 4,24% yoy, lebih rendah dari kuartal I 2023 sebesar 4,79 persen.

Sebelumnya, BPS mengumumkan pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal I-2024 tumbuh sebesar 5,11% (yoy). Perekonomian Indonesia berdasarkan besaran Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga berlaku kuartal I-2024 mencapai Rp5.288,3 triliun dan atas dasar harga konstan 2010 Rp3.112,9 triliun.

Jika dilihat dari sisi produksi, Lapangan Usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 18,88%. Hal ini didorong oleh peningkatan belanja pegawai karena ada THR dan kenaikan gaji.

Selanjutnya, disusul oleh jasa kesehatan sebesar 11,64% yoy, yang didukung oleh peningkatan belanja pegawai institusi kesehatan pemerintah. Kemudian, jasa perusahaan sebesar 9,63% didorong peningkatan pendapatan penyelenggara acara dan berbagai aktivitas jasa perusahaan lainnya seiring perhelatan Pemilu 2024.