Pertumbuhan Ekonomi Papua Paling Jos, Bali Terhempas

JAKARTA – Sisa satu bulan jelang penghabisan kuartal ketiga 2020, Indonesia bergantung pada pemulihan di bulan September. Perkembangan terbaru, pertumbuhan tertinggi diraih oleh Provinsi Papua di 4,42%.

Di posisi positif selanjutnya ditempati oleh Papua Barat (0,25%) dan Sulawesi Tenggara (0,06%). Sebaliknya, ekonomi Bali justru terhempas hingga minus 10,98%.

“DKI Jakarta -8,82%, DIY -6,74% dan yang lainnya berada pada posisi rata-rata nasional kita,” kata Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) dalam konferensi persnya secara virtual, Selasa 1 September 2020.

Potret pertumbuhan ekonomi di basis daerah di atas menjadi tantangan pemerintah untuk memacu laju perekonomian nasional agar terhindar dari resesi. Pasalnya, kuartal tiga 2020 tinggal menyisakan sebulan penuh di September 2020.

• 11 Bank Biayai Proyek Tol Serang-Panimbang Rp6 Triliun
• PTPP Hingga Mei 2021 Raih Kontrak Baru Rp6,7 Triliun
• Rilis Rapid Fire, MNC Studios Milik Hary Tanoe Gandeng Pengembang Game Korea
• Anies Baswedan Tunggu Titah Jokowi untuk Tarik Rem Darurat hingga Lockdown
• IPO Akhir Juni 2021, Era Graharealty Dapat Kode Saham IPAC

“Kita masih punya kesempatan september ini kalau kita masih dalam posisi minus artinya kita masuk ke resesi,” tambah mantan Gubernur DKI Jakarta itu.

Untuk itu, Jokowi menegaskan untuk mempercepat realisasi belanja barang, modal, belanja bantuan sosial (bansos). Percepatan realisasi belanja diharapkan mampu meningkatkan konsumsi masyarakat dan meningkatkan ekonomi di daerah.

Data per 27 agustus 2020, rerata realisasi nasional untuk belanja anggaran penerimaan dan belanja daerah (APBD) masih 44%, dan belanja kabupaten dan kota mencapai 48,8%. Jokowi menyebut beberapa daerah yang serapan belanjanya masih minim seperti Aceh, Sumatrea Utara, Bengkulu, dan Sumatera Barat.

Sedangkan, realisasi belanja barang dan jasa DKI Jakarta sudah tinggi di level 70%, sementara belanja modalnya sudah 90%. Di satu sisi, daerah lain masih terbilang rendah antara 10-15%, bahkan masih ada daerah dengan realisasi belanja bansosnya di angka 0%.

“Sekali lagi saya berharap agar realisasi APBD ini betul-betul segera jadi konsentrasi harian para gubernur. Itu (realisasi belanja) sangat penting untuk pertumbuhan ekonomi daerah dan menjaga konsumsi dan daya beli masyarakat.”