<p>Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, Wimboh Santoso saat hadir pada Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 2 September 2020. Foto: Ismail Pohan/TrenAsia</p>
Nasional & Dunia

Pertumbuhan Kredit BPD Lebih Tinggi Dibandingkan Bank Umum

  • JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melaporkan penyaluran kredit oleh Bank Pembangunan Daerah (BPD) tumbuh positif sebesar 4,99% year-on-year (yoy) per Oktober 2020. Pencapaian ini lebih baik dibandingkan dengan penyaluran kredit bank umum, yang justru tercatat minus 0,47% per Oktober 2020. “Keberhasilan pemulihan ekonomi nasional dipengaruhi juga oleh faktor penguatan ekonomi daerah,” ujar Ketua Dewan […]

Nasional & Dunia
Aprilia Ciptaning

Aprilia Ciptaning

Author

JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melaporkan penyaluran kredit oleh Bank Pembangunan Daerah (BPD) tumbuh positif sebesar 4,99% year-on-year (yoy) per Oktober 2020.

Pencapaian ini lebih baik dibandingkan dengan penyaluran kredit bank umum, yang justru tercatat minus 0,47% per Oktober 2020.

“Keberhasilan pemulihan ekonomi nasional dipengaruhi juga oleh faktor penguatan ekonomi daerah,” ujar Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso dalam keterangan tertulis yang dikutip TrenAsia.com, Kamis, 10 Desember 2020.

Menurutnya, hal ini mesti didorong dengan menjadikannya prioritas ke depan agar BPD lebih kuat dan kompetitif.

Tak hanya penyaluran kredit, rasio kredit bermasalah atau Non-performing Loan (NPL) BPD juga berhasil ditekan ke level 3,09%. Angka ini lebih rendah dari NPL bank umum yang sebesar 3,15% secara gross dan neto 1,03%.

Dalam keterangan yang sama, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menyampaikan harapannya agar BPD dapat menjalankan tugas secara maksimal. Pelayanan kepada masyarakat ke depan mesti diupayakan lebih efektif, efisien, dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian.

Selain itu, pihaknya juga mengimbau kepada pemerintah daerah selaku pemegang saham BPD, untuk mengedepankan prinsip tata kelola yang baik.

“Pemda harus memperhatikan aspek integritas, profesionalisme, dan kompetensi para calon pengurus,” ujar Tito.

Kemudian, efektivitas implementasi program anti-pencucian uang juga harus ditegakkan. Penerapannya meliputi, pengawasan aktif direksi dan dewan komisaris, termasuk kebijakan dan prosedur. Di samping itu, ada pula pengendalian intern, sistem manajemen informasi, serta sumber daya manusia dan pelatihan.