Perumusan Aturan Tapera Tak Libatkan Serikat Buruh

JAKARTA - Presiden Asosiasi Serikat Pekerja (Aspek) Indonesia Mirah Sumirat menyebut, keluarnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas PP Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) tak melibatkan partisipasi para pekerja.

Mirah mengaku kaget seusai kebijakan tersebut diteken Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 20 Mei 2024. Ia hanya sempat mendengar kabar burung jika ada kebijakan tersebut, namun tak menyangka bahwa Tapera langsung dikeluarkan sebagai PP.

"Dan pembuatan PP Tapera ini tidak melalui komunikasi atau tidak melibatkan partisipasi pekerja buruh dalam ini partisipasi publik ya khususnya para pekerja buruh," katanya kepada TrenAsia.com pada Rabu, 29 Mei 2024

• Saksi Sebut SNI dalam Pemeriksaan Tol MBZ Bukan Produk BSN
• Serikat Buruh Akan Gelar Aksi Besar-besaran Tolak Tapera
• Dua Lipa Umumkan Konser di Jakarta, Info Tiket di Sini

Mira khawatir, pengimplementasian Tapera justru makin menyengsarakan pekerja. Pasalnya para pekerja belum pulih sepenuhnya dari kesulitan akibat perlemahan ekonomi pasca COVID-19. 

Hal lainnya yang nampak memberatkan yaitu dampak undang-undang (UU) omnibus Law cipta kerja mengakibatkan salah satunya upah yang murah bagi pekerja buruh. Hingga badai Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal yang banyak juga perusahaan banyak berguguran.

"Dan sekarang ini mereka tidak bisa menabung karena upahnya murah karena tergerus dengan kenaikan harga barang yang luar biasa tinggi, saha satunya harga sembako, harga bahan pokok," lanjutnya.

Rawan Bancakan Korupsi

Mirah mencurigai munculnya PP 21 Tahun 2024 ini salah satu bentuk bagi-bagi kekuasaan ke kelompok-kelompok tertentu melalui pembentukan badan BP Tapera.

Lanjut Mirah seharusnya pemerintah fokus untuk bagaimana memberikan subsidi lebih luas atau lebih besar kepada pekerja buruh, bukan membebankan dengan semakin banyaknya potongan. 

Pemerintah dianggap tidak belajar dari pengalaman bagaimana pengelolaan dana sebesar itu seperti kasus yang sudah sudah salah satunya kasus Asabri dan Jiwasraya uang hilang artinya berikanlah satu regulasi keputusan yang menenangkan dan membahagiakan para pekerja muda saat ini. belum lagi kemarin pekerja buruh dapat potongan pajak tinggi.

Seandainya program ini tetap berjalan kata Mirah, maka nilai tabungan yang didapatkan tidak sesuai alias tidak ‘kekejar’ dengan nilai rumah yang ada. Artinya rumah yg didapat akan sangat tidak layak

"Dugaan semakin mengerucut yang pertama adanya badan yang hanya buat bagi-bagi kekuasaan dan kedua jangan-jangan negara dalam pandangan saya kondisi defisit sehingga mencari uang kayak gini itu satu kezaliman yang luar biasa dan kami minta itu dibatalkan," tukas Mira.