Perusahaan Rokok Kecil Khawatirkan Gelombang PHK

JAKARTA-Sejumlah perusahaan rokok kecil yang tergabung dalam Forum Masyarakat Industri Rokok Seluruh Indonesia (Formasi) mengkhawatirkan rencana kenaikan tarif Cukai Hasil Tembakau (CHT) pada 2021 akan memicu gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

“Banyak pekerja yang menggantungkan hidup dari pertanian tembakau maupun buruh linting di sektor SKT (sigaret kretek tangan). Untuk SKT golongan III, II, dan I, saya harap jangan dinaikkan karena di situ banyak tenaga kerja alias padat karya,”  kata Ketua Harian Formasi Heri Susanto. Dia  berharap pemerintah tidak menaikkan tarif CHT, terutama di segmen SKT yang menyerap banyak tenaga kerja.

• 11 Bank Biayai Proyek Tol Serang-Panimbang Rp6 Triliun
• PTPP Hingga Mei 2021 Raih Kontrak Baru Rp6,7 Triliun
• Rilis Rapid Fire, MNC Studios Milik Hary Tanoe Gandeng Pengembang Game Korea
• Anies Baswedan Tunggu Titah Jokowi untuk Tarik Rem Darurat hingga Lockdown
• IPO Akhir Juni 2021, Era Graharealty Dapat Kode Saham IPAC

Heri mengatakan saat ini segmen SKT sudah sangat tertekan akibat kenaikan cukai tembakau pada 2020 dan krisis akibat pandemi COVID-19. Apabila cukai SKT dinaikkan, nasib buruh SKT yang sebagian besar adalah perempuan sebagai tulang punggung keluarga menjadi terancam.

Heri juga berharap kenaikan cukai segmen rokok mesin juga tidak terlalu tinggi agar tidak membebani pelaku usaha di industri hasil tembakau. Pihaknya juga berharap, apabila terpaksa ada kenaikan tarif cukai tembakau, tidak mencapai dua digit. “Sebaiknya tarif cukai tembakau di angka 7-10 persen,” kata Heri.

Ia berharap pemerintah dapat mendengarkan suara pengusaha sebagai bagian dari suara rakyat. Dengan demikian pengusaha, karyawan, petani, masyarakat dapat terakomodasi kebutuhannya. “Kalau pemerintah saja yang happy, tetapi pekerjanya tidak enak, kan tidak baik,” ujarnya.

Senada, Ketua umum Dewan Pimpinan Nasional Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (DPN APTI) Agus Parmuji menyatakan pihaknya menolak kenaikan cukai tembakau yang terlalu tinggi pada 2021.

Keberatan ini didasarkan pada situasi petani yang dinilai APTI sangat sengsara akibat kenaikan cukai tahun ini, ditambah lagi diterpa pandemi COVID-19. Hal ini menyebabkan serapan dan penjualan hasil panen tembakau sangat lemah tahun ini. Agus mengatakan kenaikan cukai rokok sebaiknya berada di angka wajar.

“Ya kalau misal naik maksimal 5 persen mungkin itu angka wajar. Pemerintah masih untung, petani tidak bingung,” ujar Agus.