Petani Tembakau Harap Prabowo Jaga Kedaulatan Ekonomi Pertembakauan

JAKARTA - Masyarakat Madura, khususnya di Jawa Timur, menyimpan harapan besar kepada Presiden Prabowo Subianto, yang baru saja dilantik pada Ahad, 20 Oktober 2024, sebagai Presiden ke-8 Republik Indonesia. 

Mereka berharap Prabowo berkomitmen menjaga keberlangsungan ekosistem pertembakauan dari sektor hulu hingga hilir untuk melindungi ekonomi masyarakat, terutama di Madura. Harapan tersebut sejalan dengan visi Asta Cita dari Prabowo-Gibran yang mencakup perlindungan ekonomi strategis.

Samukrah, Ketua Dewan Pimpinan Cabang Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) Pamekasan, mengungkapkan harapannya agar Presiden Prabowo mendukung kesejahteraan petani tembakau melalui kebijakan yang memajukan sektor ini. 

Menurut Samukrah, pemerintah perlu memberi perhatian lebih pada pendampingan teknis bagi para petani tembakau dan cengkeh serta memberikan akses permodalan. Selain itu, pembangunan infrastruktur yang relevan juga dibutuhkan untuk mendukung produktivitas jangka panjang.

"Pemerintah perlu memperkuat dukungan terhadap sektor pertembakauan, khususnya dalam hal penyediaan infrastruktur yang tepat guna, akses pendanaan yang mudah, serta pelatihan yang berkelanjutan," tegas Samukrah dalam keterangan yang diterima TrenAsia, Jumat, 25 Oktober 2024.

• Menilik Pola Kerja Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan
• Saham UNVR Dihajar Pasar Usai Kinerja Kuartal III-2024 Melempem
• Sejarah Sritex, Perusahaan Tekstil Legendaris yang Dinyatakan Pailit

Penolakan Terhadap Framework Convention on Tobacco Control (FCTC)

Selain itu, Samukrah menyoroti pentingnya penolakan terhadap aksesi Indonesia ke dalam Framework Convention on Tobacco Control (FCTC), sebuah kesepakatan internasional yang dinilai dapat merugikan ekosistem pertembakauan dalam negeri. 

Menurutnya, Presiden Prabowo diminta untuk mempertahankan kedaulatan ekonomi dengan menolak tekanan dari luar, termasuk dalam hal kebijakan terkait tembakau.

"Presiden Prabowo harus menolak FCTC yang tidak memperhatikan kesejahteraan para petani dan pelaku usaha tembakau. Kebijakan internasional tersebut berpotensi mengancam kehidupan masyarakat yang bergantung pada industri ini," lanjutnya.

Apresiasi Keputusan Tidak Menaikkan Cukai Tembakau

Samukrah juga memberikan apresiasi terhadap keputusan pemerintah yang tidak menaikkan tarif cukai hasil tembakau (CHT) untuk tahun 2025. 

Menurutnya, fenomena pergeseran konsumen menuju rokok murah (downtrading) akibat tingginya tarif cukai dalam tiga tahun terakhir telah menghambat pencapaian target penerimaan negara dari sektor ini. Dengan tidak naiknya cukai, diharapkan industri tembakau dapat lebih stabil.

Baca Juga: Guru Besar Unpad Temukan Kegunaan Produk Tembakau Alternatif bagi Kesehatan Gusi

Tinjauan Kembali Peraturan tentang Pengamanan Produk Tembakau

Lebih lanjut, Samukrah berharap agar Presiden Prabowo meninjau ulang Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 yang merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan serta Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) terkait pengamanan produk tembakau dan rokok elektronik. Produk hukum tersebut dinilai tidak sejalan dengan aspirasi banyak pemangku kepentingan.

"Kebijakan yang dihasilkan Kementerian Kesehatan ini berpotensi menimbulkan dampak negatif bagi para petani tembakau dan cengkeh, serta mengancam kelangsungan usaha industri hasil tembakau," ujar Samukrah.

Menurutnya, pemerintah perlu lebih bijaksana dengan melibatkan partisipasi publik secara lebih luas dalam merumuskan regulasi yang berdampak pada ekonomi masyarakat.

Kajian PC PMII: Produktivitas Tembakau Harus Terus Dijaga

Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) Pamekasan turut merilis kajian mengenai pentingnya peran pemerintah dalam menjaga produktivitas petani tembakau dan pengusaha rokok lokal di Pamekasan. 

Homaidi, Ketua Umum PC PMII Pamekasan, menjelaskan bahwa permintaan pasar terhadap tembakau tetap stabil, baik di pasar domestik maupun internasional. Oleh karena itu, produktivitas petani tembakau harus dijaga agar dapat memenuhi permintaan tersebut.

"Pemerintah perlu memastikan regulasi yang mendukung peningkatan produktivitas tembakau, sehingga sektor ini tetap menjadi komoditas strategis bagi perekonomian nasional," ujarnya.

Homaidi menekankan pentingnya bantuan pemerintah berupa sarana dan prasarana untuk mendukung kesejahteraan petani serta mendorong industrialisasi tembakau yang lebih kompetitif.

• 20 Tips Meningkatkan Traffic Website Secara Efektif
• Terlihat Gahar, Inilah Spesifikasi Mobil MV3 Garuda yang Digunakan Presiden Prabowo
• 5 Menteri Prabowo yang Sarat Kontroversi, Dari Rasisme hingga Terjerat Suap

Momentum untuk Presiden Prabowo Memperkuat Ekosistem Tembakau

Saat ini, menurut Homaidi, merupakan momen yang tepat bagi Presiden Prabowo dan Kabinet Merah Putih untuk menunjukkan keberpihakan terhadap ekosistem pertembakauan. Ia menilai bahwa kontribusi nyata sektor ini bagi perekonomian negara perlu mendapat perlindungan lebih besar.

Hal ini senada dengan pernyataan Prabowo dalam pidatonya, yang menekankan bahwa Indonesia harus mampu menjaga dan mengelola kekayaan nasional secara bijaksana agar dapat melayani kebutuhan rakyat dan memastikan kedaulatan ekonomi bangsa.

Dengan demikian, perlindungan terhadap ekosistem tembakau tidak hanya penting bagi keberlangsungan hidup para petani, tetapi juga untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional yang melibatkan berbagai sektor.