Petani Tembakau Kian Terhimpit, dari Biaya Mahal Hingga Digempur Impor

JAKARTA – Riset terbaru dari Universitas Indonesia dan sejumlah lembaga penelitian menunjukkan kesejahteraan petani tembakau di Indonesia masih terhimpit oleh banyak aspek. Mulai dari modal tanam yang besar hingga gempuran impor yang mencekik.

Sebagai informasi, gelombang survei dalam penelitian ini bertepatan dengan tahun yang buruk untuk pertanian secara keseluruhan (gelombang 1) dan tahun yang baik untuk pertanian secara keseluruhan (gelombang 2) di Indonesia.

“Dalam riset tersebut ditemukan bahwa sebagian petani mengaku lebih senang menanam tanaman lain selain tembakau karena modal yang diperlukan sedikit,” tulis Suci Puspita Ratih, peneliti Pusat Kajian Jaminan Sosial Universitas Indonesia (PKJS-UI) dalam laporan riset, Kamis, 24 September 2020.

• 11 Bank Biayai Proyek Tol Serang-Panimbang Rp6 Triliun
• PTPP Hingga Mei 2021 Raih Kontrak Baru Rp6,7 Triliun
• Rilis Rapid Fire, MNC Studios Milik Hary Tanoe Gandeng Pengembang Game Korea
• Anies Baswedan Tunggu Titah Jokowi untuk Tarik Rem Darurat hingga Lockdown
• IPO Akhir Juni 2021, Era Graharealty Dapat Kode Saham IPAC

Bagaimana tidak, biaya input per hektare untuk budidaya tembakau di Indonesia biasanya jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan sebagian besar budidaya tanaman lainnya. Pada gelombang 2, median biaya input per hektar untuk menanam tembakau di atas Rp5,7 juta.

Angka ini jauh lebih tinggi daripada median biaya input per hektar untuk membudidayakan tanaman lainnya yaitu sebesar Rp921 ribu.

Jika dibandingkan dengan tanaman non-tembakau, ternyata berkinerja jauh lebih baik daripada tembakau pada gelombang 1, yaitu tahun yang secara keseluruhan lebih buruk untuk pertanian.

Dalam studi ini, penanaman tembakau selama satu tahun pertanian yang baik (gelombang 2) tidak dapat menutupi tahun sebelumnya yang penuh tantangan (gelombang 1).

Estimasi median pendapatan per hektar di kedua gelombang menunjukkan bahwa kondisi para petani non-tembakau secara keseluruhan lebih baik karena kinerja dari tanaman lainnya yang lebih konsisten, bahkan pada tahun yang buruk untuk pertanian.

Impor Tembakau

Tidak hanya bermodal besar, importasi tembakau juga menjadi momok bagi petani. Ratih mengemukakan bahwa jumlah tembakau impor juga semakin tinggi di Indonesia, yang pada akhirnya membuat kesejahteraan petani tembakau lokal dipertanyakan.

Produksi dan produktivitas petani tembakau diperkirakan tidak mengalami kenaikan yang signifikan antara tahun 2018- 2020. Sedangkan pertumbuhan produksi dan produktivitas tembakau dari tahun 2017-2018 sebesar 7,92% dan 6,36% berturut-turut.

“Impor tembakau juga perlu dikendalikan karena serapan tembakau virginia lokal juga masih rendah ke perusahaan. Petani harus diberi pembinaan agar kualitas tembakau mereka setara atau lebih baik dari tembakau impor, sehingga serapan tembakau lokal ke perusahaan meningkat.” Tambahnya.

Secara umum, kondisi ekonomi petani akan lebih baik jika membudidayakan tanaman non-tembakau atau melakukan kegiatan ekonomi di luar pertanian.

Bahkan, sejumlah petani tembakau mempertimbangkan untuk beralih karena harga yang rendah, sebagian karena merasa penilaian mutu yang tidak adil serta cuaca yang tidak menguntungkan.

“Setelah mengalami kerugian ketika menanam tembakau, petani yang beralih ke tanaman non-tembakau biasanya memperoleh keuntungan” jelas Gumilang Aryo Sahadewo, Ph.D, salah satu peneliti UGM-ACS, ANU, McGill University.

Melalui pengelolaan penerimaan cukai dan pendapatan daerah melalui Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) yang baik, petani dapat memperoleh bantuan seperti alih tanam, diversifikasi, maupun pengolahan tembakau menjadi produk non-rokok.

“Petani sendiri lebih mengeluhkan pada sistem tata niaga tembakau yang merugikan, bukan pada kenaikan cukai,” imbuh Aryana Satrya, Ketua PKJS-UI.

Menurur Arya, petani ingin kenaikan cukai berdampak langsung pada petani melalui alokasi DBHCHT. Oleh karena itu, kenaikan cukai bisa menjadi win-win solution antara masyarakat, pemerintah, dan kelompok petani.