PGN akan Lunasi Tunggakan Pajak Rp3,06 Triliun Melalui Skema Cicilan

JAKARTA – PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) akan membayar tunggakan pajak kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan. Perseroan bakal menggunakan skema cicilan untuk melunasi tunggakan tersebut.

Sekretaris Perusahaan PGN, Rachmat Hutama mengatakan, pihaknya telah menerima salinan Putusan Mahkamah Agung (MA) terkait sembilan perkara pajak yang mewajibkan perseroan membayar tunggakan pajak sebesar Rp3,06 triliun.

• 11 Bank Biayai Proyek Tol Serang-Panimbang Rp6 Triliun
• PTPP Hingga Mei 2021 Raih Kontrak Baru Rp6,7 Triliun
• Rilis Rapid Fire, MNC Studios Milik Hary Tanoe Gandeng Pengembang Game Korea

Ia mengatakan perseroan tengah melakukan evaluasi dan kajian internal untuk permohonan Peninjauan Kembali ke MA. Rachmat turut menjamin operasional perusahaan masih berjalan dengan baik berkat fasilitas pinjaman yang masih tersedia.

Menurut Rachmat, kasus perpajakan ini membutuhkan arus kas (cash flow) yang cukup besar bagi perseroan. Oleh sebab itu, perusahaan berkode emiten PGAS tersebut berencana melunasi tunggakan pajak dengan cara angsuran.

“Perseroan akan mengajukan surat permohonan pembayaran cicilan/angsuran setelah menerima surat tagihan dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP),” tulis dia dikutip dari keterbukaan informasi, Rabu 3 Februari 2021.

Seperti diketahui, perseroan telah tersangkut lima perkara sengketa pajak pertambahan nilai (PPN) gas bumi pada 2012, tiga perkara PPN gas bumi pada 2013, serta satu perkara pajak lainnya pada 2012.

Di lantai bursa, saham PGAS melanjutkan reli dan naik 2,04% atau 30 poin ke level harga Rp1.500 per lembar pada perdagangan Rabu 3 Fabruari 2021, pukul 14.40. Menjelang penutupan, saham PGAS tercatat telah ditransaksikan sebanyak 222,73 juta lembar dengan nilai Rp335,86 miliar.