<p>Ilustrasi / Kemendikbud</p>
Nasional

PGRI Dukung Pembelajaran Tatap Muka pada Januari 2021

  • JAKARTA- Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) mendukung rencana pembelajaran tatap muka pada Januari 2021. “Menghadapi rencana pembelajaran tatap muka di sekolah pada Januari 2020, yang berdasarkan kajian dan diskusi dengan para pengurus, maka PGRI mendukung kebijakan ini,” kata Ketua Umum Pengurus Besar PGRI Prof. Unifah Rosyidi pada peringatan Hari Ulang Tahun ke-75 PGRI di Jakarta, […]

Nasional
more
Amirudin Zuhri

Amirudin Zuhri

Author

JAKARTA- Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) mendukung rencana pembelajaran tatap muka pada Januari 2021.

“Menghadapi rencana pembelajaran tatap muka di sekolah pada Januari 2020, yang berdasarkan kajian dan diskusi dengan para pengurus, maka PGRI mendukung kebijakan ini,” kata Ketua Umum Pengurus Besar PGRI Prof. Unifah Rosyidi pada peringatan Hari Ulang Tahun ke-75 PGRI di Jakarta, Sabtu.

Meski demikian, dia mengingatkan pembelajaran tatap muka tersebut dengan meningkatkan sikap kehati-hatian yang sangat tinggi dan mempertimbangkan keselamatan siswa, guru, dan warga sekolah.

“PGRI juga terbuka untuk mendiskusikan hal ini dengan para ahli kesehatan dan ahli lainnya yang relevan dengan pendidikan,” kata dia.

Sebelumnya, Pemerintah mengeluarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama (Menag), Menteri Kesehatan (Menkes), dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada Semester Genap Tahun Ajaran dan Tahun Akademik 2020/2021 di Masa Pandemi COVID-19.

Sekolah baru dapat melakukan pembelajaran tatap muka dengan syarat memenuhi daftar periksa. Terdapat enam poin daftar periksa yang harus dipenuhi sekolah, sebelum melakukan pembelajaran tatap muka.

Enam poin yang harus dipenuhi itu adalah ketersediaan sarana sanitasi dan kebersihan (toilet bersih dan layak serta sarana cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau penyanitasi tangan), mampu mengakses fasilitas pelayanan kesehatan, kesiapan menerapkan masker.

Kemudian, memiliki thermogun, memiliki pemetaan warga satuan pendidikan seperti yang memiliki komorbid tidak terkontrol, tidak memiliki akses transportasi yang aman, dan riwayat perjalanan dari daerah dengan tingkat risiko yang tinggi, dan mendapatkan persetujuan komite sekolah atau perwakilan orang tua/wali.