Pilpres 2024: Budi Arie Janji Kominfo Tak Condong Pasangan Tertentu

JAKARTA - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) membentuk satuan tugas (satgas) anti hoaks (berita bohong) untuk mewujudkan pemilihan umum (pemilu) tahun 2024 dengan damai. Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie menjelaskan tugas satgas tersebut untuk memberikan cap dan label pada berita yang terindikasi memuat hoaks serta memberikan penjelasan kepada masyarakat.

“Tidak usah dibeda-bedakan mana disinformasi, misinformasi, malinformasi. Langsung saja semua distempelin hoaks biar publik gampang nangkap-nya,” ujar Menkominfo Budi Arie dalam keterangan persnya, Kamis 2 November 2023. Budi memberikan instruksi tersebut supaya masyarakat bisa dengan mudah memahami kalau berita yang dilabeli tersebut merupakan hoaks tanpa bingung dengan pengkategoriannya.

Budi menegaskan Kementerian yang dipimpinnya akan netral dalam pemilu 2024. Hal itu selaras dengan peran Kemenkominfo dalam menjaga ruang digital selama gelaran pemilu 2024. “Siapapun kandidatnya, siapapun partainya kalau difitnah bisa melaporkan kepada kami,” ujar Budi yang juga Ketua Umum Relawan Pro Jokowi (ProJo) ini. 

• Digitalisasi Operasional Bisnis Jadi Kunci Kemajuan Pertamina
• Mengenal Jenis Putusan untuk Perkara di Mahkamah Konstitusi
• Direktur Bank Mandiri Borong Saham BMRI Rp1,08 Miliar

Apabila terdapat indikasi pelanggaran hukum terkait penyebaran berita hoaks, Budi menyatakan akan memproses hukum sesuai yang berlaku di Indonesia. “Indonesia memiliki peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (UU KUHP),” ujarnya. Dengan begitu pihaknya akan menyerahkan kasusnya kepada penegak hukum.

Sebelumnya, Kemenkominfo menyatakan menyebut isu hoaks berkaitan jelang Pemilhan Umum (Pemilu) Serentak Tahun 2024 meningkat 10 kali lipat. Jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya, peningkatan berita hoaks tersebut mulai terjadi secara signifikan sejak bulan Juli 2023.

Menkominfo menjelaskan berita hoaks banyak ditemukan di berbagai media sosial. Namun secara spesifik, Budi menyebut media sosial Facebook yang dikelola Meta menjadi medsos dengan temuan berita hoaks paling banyak. “Saat ini kami telah mengajukan take down 454 konten kepada pihak Meta,” ujar Budi Arie.

• Pendapatan Emiten Properti Hary Tanoe MNC Land (KPIG) Melambung 39 Persen pada Kuartal III-2023
• Ramai Dibahas Karena Disewa Bos Alexis untuk Ketua KPK, Apa Itu Safe House?
• Jumlah Penumpang Per Hari Kereta Cepat Whoosh Sentuh 14.200 Orang

Budi memberikan contoh soal berita hoaks yang muncul di media sosial itu seperti disinformasi Prabowo gagal majuk setelah MK kabulkan batas usia serta disinformasi KPU menolak pendaftaran salah satu calon karena ingin menjegal Anies Baswedan.

Konten berita bohong tidak hanya menyerang salah satu capres-cawapres, namun lembaga penyelenggara pemilu juga tidak luput dari serangan berita bohong tersebut. “Berita hoaks dan disinformasi yang kami temukan turut menyasar reputasi KPU dan penyelenggaraan pemilu untuk menimbulkan distrust terhadap Pemilu kita,” ujarnya.

Berdasarkan data dari Kemenkominfo, pada bulan Oktober ini telah terdapat 21 kasus hoaks soal pemilu. Jumlah tersebut lebih banyak jika dibanding bulan September yang hanya 13 kasus dan bulan Agustus sejumlah 18 kasus