Platform Pemilu.Ai Meluncur, Disebut Bisa Hemat Biaya Kampanye
- Caleg bisa menangkap peluang elektabilitas hingga menyusun strategi kampanye dengan platform Pemilu.Ai.
Tekno
JAKARTA - Platform Pemilu.AI yang memanfaatkan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) generatif resmi meluncur. Aplikasi yang bisa dipakai untuk berkampanye ini disebut bisa menekan biaya calon legislatif dalam upaya memenangkan pemilihan umum (Pemilu).
Melalui Pemilu.Ai, para caleg diberikan ruang untuk membaca dan menangkap peluang elektabilitas di daerah pemilihan (dapil) dengan dibantu oleh kecerdasan buatan yang dirancang untuk menganalisis big data seperti data politik, sosial ekonomi, demografi, profil persona caleg, hingga data media sosial dan media online dari dapil yang bersangkutan.
Chief Executive Officer (CEO) Pemilu.AI Luky Jani mengatakan, guna mendukung pemilu yang berintegritas, Pemilu.AI menawarkan berbagai alat dan fitur berbasis teknologi kecerdasan buatan generatif yang bisa memberikan strategi kampanye berdasarkan persona caleg, kampanye microtargeting tepat sasaran, hingga strategi komunikasi kampanye pada konstituen.
Luky pun menegaskan bahwa platform Pemilu.AI ini dirancang oleh sejumlah teknisi yang mumpuni dan bisa memastikan keamanan data dari para caleg, termasuk dari para saingannya dalam perhelatan pemilu.
"Kita sudah mengetes, dan platformnya terbukti aman. Mungkin akan ada waktu tunggu ketika banyak pengguna mengakses platform di waktu yang sama," papar Luky.
Luky pun mengatakan bahwa pihaknya bergerak secara netral dalam menjalankan platform ini, dan semua caleg yang terlibat akan diberikan layanan yang setara.
Berhubung platform ini diprakarsai untuk membantu penerapan strategi kampanye yang lebih efektif, Luky pun menjelaskan bahwa Pemilu.AI dapat membantu penghematan biaya kampanye di kancah demokrasi Indonesia.
Rincian Biaya Pemilu.AI
Dengan menghitung biaya rata-rata untuk berkampanye, Luky mengatakan bahwa biaya untuk menggunakan platform ini hanya sekitar 5% dari total keseluruhan biaya kampanye.
“Dengan begitu, biaya kampanye bisa lebih efisien, ketimbang 95%-nya harus dikeluarkan untuk kampanye yang tidak tepat sasaran,” papar Luky.
Berikut ini rincian biaya one-stop service yang ditawarkan oleh Pemilu.AI untuk masing-masing tingkatan legislatif:
DPRD Kabupaten/Kota: Rp29 juta.
DPRD Provinsi: Rp99 juta.
DPR RI: 149 juta.
DPD: Rp249 juta.
“DPD karena daerahnya lebih luas, jadinya biayanya Rp249 juta. Itu biayanya sekali, bukan biaya bulanan jadi one-time fee saja,” kata Founder Pemilu.AI Yose Rizal.
- Realisasi Program Rumah Murah FLPP Baru Capai 47,15 Persen
- Kekayaan Agusman Komisioner Baru OJK Capai Rp23,83 Miliar, Ini Rinciannya
- Laku Keras, Pemerintah Tambah Porsi SBN ORI023
Hemat Dana Kampanye
Pengamat politik Phillips J. Vermonte mengatakan, teknologi kecerdasan buatan yang dihadirkan oleh Pemilu.AI dapat menjadi suatu disrupsi dalam lanskap kampanye politik demokrasi di Indonesia.
Dengan membantu para caleg untuk merancang strategi kampanye yang lebih tepat sasaran dengan adanya bantuan kecerdasan buatan, maka anggaran untuk kampanye pun bisa ditekan.
"Aplikasi Pemilu.AI ini pasti akan menurunkan biaya kampanye. Dengan adanya Pemilu.AI ini caleg bisa lebih efisien dalam mengampanyekan dirinya," ujar Phillips dalam konferensi pers peluncuran Pemilu.AI di Jakarta, Kamis, 20 Juli 2023.
Phillips pun menjelaskan, para caleg pada umumnya kerap memperoleh cibiran dari masyarakat terkait dengan dana yang digelontorkan secara besar-besaran untuk kampanye.
Padahal, untuk caleg-caleg tertentu yang dapilnya luas, uang yang dikeluarkan dalam jumlah yang sangat banyak merupakan hal yang wajar karena jika tidak demikian, maka akan ada daerah-daerah yang mungkin belum terjamah oleh para caleg sehingga mengecilkan potensi mereka untuk memperoleh dukungan.
Namun, di sisi lain, belum tentu daerah yang sudah disambangi itu akan memenangkan caleg tersebut, seperti yang dikemukakan oleh Ketua Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Grace Natalie.
Menurut Grace, ketika seorang caleg datang ke suatu daerah dan melakukan kampanye di sana dengan biaya yang tidak sedikit, belum tentu wilayah tersebut akan menguatkan namanya dalam pemilihan.
Bahkan, bisa jadi suatu wilayah tidak pernah disambangi sama sekali malah memberikan kemenangan terhadap caleg karena mungkin masyarakat di wilayah tersebut mengetahui geliat yang bersangkutan melalui media sosial atau kanal lainnya.
Maka dari itu, dengan dibantunya para caleg melalui kecerdasan buatan generatif yang bisa memberikan pemetaan kekuatan suara dalam pemilihan, maka calon legislatif pun bisa menerapkan kampanye yang lebih tepat sasaran.
"Ini sangat membantu, terutama untuk caleg yang kantongnya tipis. Kalau di PSI sendiri kan banyak anak-anak muda yang rata-rata punya masalah keterbatasan dengan dana kampanye," papar Grace dalam kesempatan yang sama.
Hitung Elektabilitas
Anggota DPR RI M. Farhan yang turut hadir bersama Grace pun mengemukakan bahwa sebelumnya, para caleg itu sangat kesulitan untuk memetakan kekuatan suara.
Bahkan, biasanya para caleg itu hanya memperhitungkan kekuatan elektabilitasnya melalui intuisi semata dan tidak mengandalkan data yang akurat.
"Itu hanya feeling saja sehingga kita keluar uang banyak sekali untuk tim canvasing dalam melakukan pemetaan, dan itu pun kalau tidak ada yang bohong dalam pekerjaannya. Jadi, kadang-kadang kita sudah tidak ada energi untuk menghitung matriksnya sehingga akhirnya lebih banyak menggunakan intuisi," ujar Farhan.
Selain memberikan informasi mengenai pemetaan kekuatan elektabilitas dari caleg dan partai yang bersangkutan, Pemilu.AI pun akan memberikan rekomendasi isu yang dapat diolah menjadi bahan kampanye oleh para pengguna platform.
Bahkan, platform cerdas ini pun dapat merancang komunikasi kampanye mulai dari slogan, narasi pidato, caption media, sosial, target sasaran iklan dan sebagainya.
Platform ini pun dikatakan dapat membantu caleg dalam memahami kompleksitas lanskap politik di Indonesia yang sangat dinamis dan kompetitif karena beragamnya etnis, budaya, serta ekonomis dan geografi yang seringkali menjadi tantangan bagi calon anggota dewan perwakilan rakyat (DPR).