PM Baru Thailand Dikritik Soal Bantuan Uang Tunai Digital

JAKARTA - Perdana Menteri Thailand Srettha Thavisin mendapat kritik keras di parlemen atas sejumlah agenda kebijakan pemerintahan baru. Anggota parlemen oposisi menyebutnya sebagai sesuatu yang kurang jelas dan belum memenuhi beberapa janji besar partainya dalam pemilihan.

Srettha, yang merupakan seorang taipan properti, disetujui sebagai Perdana Menteri dalam pemungutan suara parlemen bulan lalu. Hal itu setelah partai populisnya, Pheu Thai, yang berada di posisi kedua dalam pemilihan Mei, setuju untuk memimpin pemerintahan koalisi yang melibatkan partai-partai yang didukung saingan sengitnya yaitu militer.

Dilansir dari Reuters, Senin 11 September 2023, Srettha memaparkan rencananya di depan parlemen yang mencakup pemberian bantuan uang tunai digital, penurunan harga energi, dan relaksasi aturan visa untuk meningkatkan pariwisata.

• Perhatikan Nelayan, Pacitan Rilis Gerai Pelangi
• Dua Kunci Utama Meeting yang Efektif
• Anak Butuh Setidaknya Satu Sahabat, Ini Penjelasannya

Namun, Move Forward, partai oposisi progresif yang memenangkan pemilihan tetapi diblokir oleh anggota parlemen untuk membentuk pemerintahan, mengatakan rencana Pheu Thai kurang memiliki rincian yang jelas. “Ini tanpa tujuan yang jelas. Tidak ada target yang jelas, tidak ada kerangka waktu, dan tidak ada anggaran,” kata legislator Move Forward, Sirikanya Tansakul. 

“Pernyataan kebijakan harus memiliki rincian. Ini seharusnya bukan hanya daftar keinginan," imbuhnya. Pemerintahan baru mengadopsi ekonomi yang diperkirakan akan tumbuh sebesar 2,8% tahun ini, di bawah perkiraan sebelumnya sebesar 3,6%.

Srettha, yang juga menjabat Menteri Keuangan, mengatakan kebijakan andalannya—pemberian 10.000 baht (US$282,09) melalui dompet digital kepada semua warga Thailand yang berusia di atas 16 tahun akan menghidupkan kembali ekonomi.

“Kami akan menyuntikkan modal ke semua aspek ekonomi, untuk menciptakan pengeluaran, meningkatkan kualitas hidup, dan menciptakan peluang bagi bisnis dan lapangan kerja,” katanya.

Namun, beberapa pihak mempertanyakan sumber dana untuk proyek yang akan menghabiskan 560 miliar baht (US$15,80 miliar). Sirikanya dari Move Forward menanyakan apakah Srettha yang baru dalam politik bermaksud memulai pemerintahan dengan mengabaikan disiplin fiskal.

Jurin Laksanawisit dari Partai Demokrat, yang baru-baru ini menjabat sebagai Menteri Perdagangan, bertanya apa yang telah terjadi dengan beberapa janji yang diberikan kepada publik untuk memenangkan suara. “Anda berjanji akan memberikan gaji 25.000 baht bagi lulusan baru, tetapi hal ini tidak disebutkan. Apakah ini kebijakan ninja yang hilang begitu saja?.”