PM Modi: Pelecehan Seksual di Manipur Tak Dapat Diampuni

JAKARTA - Perdana Menteri (PM) India, Narendra Modi, menyebut dugaan pelecehan seksual terhadap perempuan di negara bagian Manipur sebagai hal yang “memalukan.” Modi mendesak kepala pemerintah negara bagian memastikan keselamatan perempuan.

Sebagai informasi, video yang beredar di media sosial menunjukkan dua perempuan yang diduga mendapat pelecehan di jalan di Manipur. Sejumlah warga desa setempat menyebut dua perempuan itu adalah korban pemerkosaan sekelompok orang. 

Modo menegaskan bakal mengusut tuntas peristiwa yang sangat disesalkannya itu, “Saya menjamin hukum akan dijalankan dengan sepenuhnya. Apa yang terjadi pada putri-putri Manipur tidak akan pernah diampuni,” ujar Modi, dikutip dari Reuters, Jumat 21 Juli 2023. 

Modi mengatakan insiden tersebut telah memenuhi hatinya dengan kesedihan dan kemarahan. “Setiap masyarakat sipil harus merasa malu karenanya,” ujar Modi yang juga pemimpin Partai Bharatiya Janata itu. 

• Penerapan ESG Indonesia Dinilai Sudah Baik Meski Beda Istilah
• Revitalisasi Stadion Teladan Medan Telan Duit Setengah Triliun
• Langkah Astra International (ASII) Terapkan ESG Lewat Triple-P Stratregy

Penangkapan Pertama

Kondisi Manipur semakin muram sejak bentrokan antar kelompok etnis terjadi di Manipur pada awal Mei lalu. Setidaknya terdapat 80 orang telah tewas dan lebih dari 40.000 orang mengungsi dari rumah mereka. Kepala Menteri Manipur, Biren Singh, mengumumkan kepolisian negara bagian telah melakukan penangkapan pertama dalam kasus tersebut. 

Pihak kepolisan tidak menyebutkan berapa banyak orang yang ditangkap. “Penyelidikan menyeluruh saat ini sedang berlangsung dan kami akan memastikan tindakan tegas diambil terhadap semua pelaku, termasuk mempertimbangkan kemungkinan hukuman mati,” ujar Kepala Menteri Manipur, Singh.

Pengadilan tertinggi India menyatakan sangat terganggu oleh gambar-gambar yang telah beredar. Mereka meminta pemerintah memberitahu pengadilan tentang langkah-langkah yang perlu diambil untuk memastikan insiden semacam ini tidak terulang. “Di dalam demokrasi konstitusional, hal ini tidak dapat diterima,” tukas Ketua Mahkamah Agung India, D.Y. Chandrachud.