PMI Manufaktur Indonesia Kembali Meningkat Pada Bulan Maret 2022

JAKARTA - Purchasing Managers Index (PMI) Manufaktur Indonesia kembali meningkat pada bulan April 2022 menjadi 51,9. Sebelumnya pada bulan Maret 2022, PMI manufaktur Indonesia berada di level 51,3.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu mengatakan bahwa, peningkatan PMI Manufaktur telah menunjukkan keefektivitasnya melalui kebijakan penanganan pandemi COVID-19 dan kecepatan vaksinasi yang semakin baik. Sehingga bisa memberikan kepercayaan masyarakat untuk beraktivitas.

“Peluang ini dimanfaatkan dengan baik oleh dunia bisnis. Bersama dengan penguatan ekspor, penguatan sektor manufaktur ini diharapkan dapat mendukung semakin solidnya kinerja pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II 2022,” tambah dia di kutip dari situs resmi Kementerian Keuangan pada Senin, 9 Mei 2022. 

• Maskapai Malaysia Ini Resmi Rebranding Jadi Batik Air
• Jasa Marga Buka Akses Keluar Tol Gedebage di KM 149 Ruas Tol Padaleunyi
• Bantu Masyarakat Terbebas dari Rentenir, Ini Kisah Sukses AgenBRILink Asal Lumajang

Terjadinya pemulihan ekonomi ini, diharapkan bisa terus terjaga karena didukung oleh penguatan permintaan pada bulan Ramadan dan hari raya idulfitri. Sementara itu, adanya konflik geopolitik yang masih terjadi juga membuat permintaan ekspor atas produk manufaktur Indonesia, khususnya produk berbasis komoditas mengalami peningkat di bulan April.

Kemudian, pembelian pasokan juga harus terus dilakukan demi memenuhi kebutuhan peningkatan produksi yang diprediksi masih terus bertahan di masa pemulihan ekonomi. Selain itu, pelaku usaha industri manufaktur Indonesia harus tetap memperkuat konsumsi masyarakat. Sehingga, permintaan ekspor diharapkan bisa berada pada tren positif meski dihadapkan pada risiko tekanan harga yang meningkat.

“Agar keberlanjutan penguatan konsumsi dan produksi tetap terjaga di tengah tekanan harga, Pemerintah hadir baik melalui intervensi harga dan non-harga seperti dalam bentuk perlindungan sosial untuk masyarakat miskin dan rentan, serta koordinasi yang kuat antar lembaga untuk menjaga keseimbangan antara pasokan dan permintaan masyarakat,” tutup Febrio.