Portugal Lawan Permintaan AS untuk Blokir Huawei

Portugal menjadi negara Uni Eropa terbaru yang menentang upaya AS dalam membujuk sekutunya untuk memblokir Huawei. Terutama dalam hal penyediaan perangkat keras yang akan digunakan operator untuk melayani jaringan komunikasi 5G.

Seorang pejabat Senior Portugal mengatakan kepada Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo, bahwa Portugal tidak akan mengecualikan perusahaan China dalam memasok teknologi untuk jaringan nirkabel 5G negara mereka.

Sementara itu, Pompeo mengingatkan bahwa pemerintah China dalam penguasaan informasi, tidak akan ragu untuk menggunakan Huawei sebagai pintu belakang data sensitif yang akan mereka ambil. Pompeo memberikan peringatan tersebut dalam konferensi pers dengan Menteri Luar Negeri Portugis Augusto Santos Silva.

Pompeo mengatakan setiap negara harus membuat keputusan sendiri tentang masalah tersebut. “Tetapi kami telah mencoba selama beberapa tahun terakhir untuk menjelaskan kepada teman-teman kami di seluruh dunia. Teknologi 5G perusahaan ini memiliki risiko yang menyertainya,” kata dia seperti dilansir dari scmp.com.

Dalam itu, Santos Silva mengatakan tawaran dari operator 5G akan dinilai berdasarkan peraturan Portugis dan UE yang ketat. “Operator nirkabel terkemuka di pasar Altice Portugal telah bermitra sejak tahun lalu dengan Huawei. Kemitraan tersebut untuk mengembangkan teknologi 5G saat bersiap untuk meluncurkan layanan pada tahun 2020,” ujarnya.

Negara-negara Eropa saat ini terperangkap dalam pertempuran geopolitik menyangkut jaringan 5G. Hal tersebut ketika AS melobi sekutunya untuk menghindari Huawei karena kecurigaannya terhadap perusahaan asal China itu. AS menganggap Huawei dapat digunakan oleh Beijing untuk cyberpionage, suatu tuduhan yang telah dibantah oleh perusahaan tersebut.

TOLAK BLOKIR

Negara UE lainnya, termasuk pasar utama Jerman dan Inggris, diektahui telah menolak permintaan AS untuk memblokir Huawei. Meskipun mereka belum membuat keputusan akhir. Sementara itu, Hongaria mengumumkan pada bulan lalu bahwa Huawei akan mengambil bagian dalam pembangunan jaringan nirkabel 5G-nya.

Keputusan-keputusan negara UE tersebut diketahui telah turut berkontribusi dalam memperkeruh ketegangan hubungan antara Washington dan UE. Meskipun ada tanda-tanda bahwa Eropa mulai mengambil perhatian AS dengan lebih serius.

Pemerintah Belanda pada Kamis mengatakan, bahwa dalam rencananya untuk melelang frekuensi 5G. Ia menyebutkan perusahaan nirkabel dapat melarang pemasok peralatan yang memiliki koneksi ke pemerintah asing. Juga ke badan intelijen yang terlibat dalam kegiatan mata-mata.

Perdana Menteri Inggris Boris Johnson mengisyaratkan sikap yang lebih keras pada hari Rabu. Ia mengatakan tidak ingin ada kompromi kerja sama keamanan dan intelijen dalam setiap keputusan mengenai pemasok 5G.

Robert Strayer, seorang pejabat keamanan dunia maya yang terafiliasi dengan Departemen Luar Negeri AS, mengatakan, dia senang dengan posisi dewan. Itu karena sejalan dengan apa yang telah dilobi oleh Washington untuk diadopsi pemerintah lain.

“Seperangkat prinsip untuk melindungi seluruh jaringan dari vendor yang tidak terpercaya,” lanjut Strayer.