Pos Indonesia Gandeng BP2MI Bikin Program Pos Migran Berbasis Digital

JAKARTA – PT Pos Indonesia (Persero) menghadirkan Program Pos Migran Indonesia berbasis digital sebagai upaya menjadi pusat yang melayani pekerja migran asal Indonesia.

“Program Pos Migran Indonesia sebenarnya telah dirintis sejak 2020. Kami berkoordinasi bersama Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) untuk menyiapkan program itu,” kata Direktur Utama Pos Indonesia Faizal Rochmad Djoemadi di Bandung, Jawa Barat, dikutip Rabu, 7 April 2021.

Pos Indonesia menyediakan dua fasilitas, yaitu fasilitas keuangan berupa digital touchpoint atau aplikasi keuangan mobile, agar pekerja migran dapat melalukan transaksi keuangan dengan keluarga mereka. Sedangkan fasilitas keduanya adalah fasilitas fisik.

• Ekonom Dukung Aturan Baru OJK Agar Perusahaan Teknologi Bisa Segera IPO
• Terbongkar! Bukalapak IPO Agustus 2021, Bidik Dana Rp11,4 Triliun
• Mengenal Fintech Cashwagon: Pinjaman Online Cepat Tanpa Repot

Hingga kini, sudah 625 pekerja migran yang menginstal aplikasi tersebut. Pemasangan tersebut, kata Faizal, didominasi oleh para keluarga yang berada di Indonesia.

“Kemudian ada pekerja migran Indonesia di Taiwan, dan pekerja migran Indonesia yang berada di Malaysia,” kata Faizal.

Faizal mengatakan, dari total pengguna, sudah terjadi transaksi sebesar Rp1,8 miliar hanya dalam beberapa hari.

Transaksi terbanyak dilakukan melakukan transfer uang, kemudian diikuti dengan pembayaran seperti token listrik dan pulsa telepon. Lebih lanjut, Faizal menyebut bahwa remitansi atau pengiriman uang dari luar negeri ke Indonesia juga tercatat sering dilakukan.

Lebih jauh, Faizal menyebut bahwa jasa keuangan Pos Indonesia ini berbeda dengan jasa keuangan dari layanan financial technology (fintech) lainnya. Perbedaannya terletak pada, aplikasi Pos Indonesia memiliki interaksi fisik di 4.800 kantor Pos Indonesia. Lalu, Pos Indonesia juga memiliki 58.000 agen pos yang tersebar di desa.

Untuk fasilitas fisik, pusat informasi migran Indonesia yang disediakan oleh BP2MI saat ini berada di dua lokasi, salah satunya Bandung. Namun, ke depan akan terdapat lebih dari 200 pusat informasi migran Indonesia yang disediakan di berbagai Kantor Pos Indonesia.

“Kalau dulu layanan pos hanya digunakan untuk mengirimkan uang dan barang, kini layanan pos telah bertransformasi menjadi pusat layanan masyarakat, bahkan saat ini bisa melegalisir akta kelahiran,” ungkapnya. (SKO)