Posko Kemnaker Sebut Ada 794 Perusahaan Tak Bayar THR

JAKARTA - Posko Tunjangan Hari Raya (THR) virtual, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menerima aduan terkait THR Keagamaan sebanyak 5.496 laporan pada periode 8 April hingga 1 Mei 2022.

Adapun rinciannya, terdiri dari pengaduan online sebanyak 2.935 dan 2.561 konsultasi online. Untuk pengaduan online sebanyak 53 persen dan 47 persen konsultasi online.

Sekjen Kemnaker, Anwar Sanusi menjelaskan dari laporan konsultasi THR dari seluruh provinsi Indonesia, yang berjumlah 2.561 laporan, pihaknya sudah merespon atau menyelesaikan sebanyak 1.685 laporan dan sisanya 876 laporan masih dalam proses penyelesaian.

"Laporan konsultasi yang masih dalam proses, 100 persen pasti akan diselesaikan, " ujarnya dalam keterangan tertulis, Senin, 2 Mei 2022.

• Jelang Lebaran, 5 Resep Ini Dicari Masyarakat Indonesia via Google
• Tips Ajak Bayi Bersilaturahmi saat Idulfitri
• Wah! Kementerian PUPR Selesaikan Jalan Pansela Jatim untuk Akses Wisata Lebaran 2022

Sementara dari 2.935 laporan pengaduan yang masuk Posko THR 2022, berasal dari 1.688 perusahaan. Isu yang diadukan yakni sebanyak 1.384 THR tak dibayarkan oleh 794 perusahaan, 1.200 THR tak sesuai ketentuan oleh 694 perusahaan dan 351 THR terlambat disalurkan sebanyak 200 perusahan.

"Sebanyak 72 laporan sudah ditindaklanjuti dan 1610 laporan masih sedang proses, " kata Anwar.

Anwar Sanusi mengungkapkan dari hasil rekapitulasi virtual Posko THR 2022 seluruh Indonesia, pada H-1 lebaran, terjadi penurunan jumlah konsultasi online sebesar 83,78 persen dibandingkan hari kerja sebelumnya, Jumat, 29 Agustus 2022.

"Provinsi DKI Jakarta, Jawa  Barat, Kalimantan Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat dan Maluku pada 1 Mei, masing-masing  memiliki 1 laporan. Jadi total pada H-1 lebaran ini, ada 6 laporan konsultasi online, "  katanya.

Sedangkan dalam jumlah pengaduan THR 2022 sejak 8 April-1 Mei, DKI Jakarta juga tercatat melaporkan yakni sebanyak 918 laporan, disusul Jawa Barat (599), Banten (316), dan Jawa Timur (280).  Dari jumlah 918 laporan yang dimiliki DKI Jakarta, paling banyak mengadukan soal THR tak dibayarkan 407 laporan, THR tak sesuai ketentuan 374 laporan dan 137 laporan THR terlambat bayar (137).

"Provinsi terendah yang mengadu THR yakni  Papua, hanya 1 laporan dengan pokok pengaduan THR tak dibayarkan,"  kata Anwar Sanusi.

Sesuai Pasal 79 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, ada sanksi secara bertahap yang diberikan kepada pengusaha yang tak membayar THR atau membayar THR tapi tak sesuai ketentuan.

"Dimulai dari teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha, penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi, hingga pembekuan kegiatan usaha, "  kata Anwar Sanusi.