Potensi Ekonomi Digital Capai Rp1.800 Triliun Tapi 12.000 Desa Belum Ada Internet, Gimana Cara Mengatasinya?

JAKARTA – Di tengah hiruk pikuk aktivitas ekonomi yang serba digital, Indonesia masih memiliki banyak pekerjaan rumah terkait ketersediaan internet yang merata di seluruh wilayah Nusantara.

Padahal, potensi ekonomi digital nasional ditaksir mencapai US$133 miliar atau setara Rp1.862 triliun pada 2025.

Angka ini naik tiga kali lipat dibandingkan dengan 2019 sebesar US$40 miliar. Dengan potensi yang berasal dari e-commerce tumbuh empat kali lipat dari US$20 miliar menjadi US$82 miliar. Sedangkan, online traveling naik 2,5 kali lipat dari US$10 miliar menjadi US$25 miliar.

• 11 Bank Biayai Proyek Tol Serang-Panimbang Rp6 Triliun
• PTPP Hingga Mei 2021 Raih Kontrak Baru Rp6,7 Triliun
• Rilis Rapid Fire, MNC Studios Milik Hary Tanoe Gandeng Pengembang Game Korea
• Anies Baswedan Tunggu Titah Jokowi untuk Tarik Rem Darurat hingga Lockdown
• IPO Akhir Juni 2021, Era Graharealty Dapat Kode Saham IPAC

Sumber potensi lainnya berasal dari Lalu dari bisnis media yang diramal tumbuh dari US$3,5 miliar menjadi US$9 miliar. Lalu melalui ride hailing dari US$5,7 miliar menjadi US$18 miliar.

“Potensi ini tidak akan bisa menjadi sesuatu yang riil dan kongkret apabila tidak disertai dengan pembangunan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang bisa menjangkau semua wilayah Indonesia,” kata Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati dalam Indonesia Fintech Summit 2020, yang diselenggarakan secara virtual pada Rabu, 11 November 2020.

Di sisi lain, Sri Mulyani mengakui masih ada 12.000 desa yang belum terkoneksi internet meski rasio elektrifikasi sudah mendekati 100%. Untuk itu, ia  mendorong penguatan infrastruktur Information Communcation Technology (ICT).

Intervensi Lewat APBN

Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2021, ia mengatakan bahwa pemerintah akan mengalokasikan anggaran sebesar Rp413 triliun untuk infrastruktur ditambah Rp30 triliun untuk TIK.

Anggaran ini akan digunakan untuk membangun Base Transmission Station (BTS) di lebih dari 5 ribu desa. Kemudian untuk pembangunan jaringan internet di lebih dari 12.377 lokasi layanan publik, membangun pusat data nasional, dan anggaran untuk digitalisasi di sektor pendidikan.

Tidak dimungkiri, COVID-19 telah memberikan ruang akselarasi bagi digitalisasi di Indonesia. Maka, pemerintah merespon dengan memberikan subsidi internet untuk para siswa maupun mahasiswa.

Tercatat, ada hampir 61 juta siswa dan santri mendapatkan subsidi internet agar mereka tetap bisa mengikuti kegiatan belajar secara daring. Sementara itu, 6,4 juta mahasiswa yang mendapatkan bantuan ini.

Lalu, pemerintah juga memberikan bantuan pembayaran internet untuk tenaga pengajar untuk 3,5 juta guru dan 258 ribu dosen.

Begitu infrastrukturnya TIK dan SDM sudah siap, Sri Mulyani menegaskan perlu adanya regulasi dan birokrasi yang sederhana. Termasuk di dalamnya memperbaiki regulasi pengamanan data perlindungan konsumen.

“Karena kalau tidak, kita nanti akan membuat digital ekonomi namun kemudian akan banyak orang yang menjadi korban karena tidak adanya regulasi proteksi yang menjaga data mereka,” sebut Menkeu