PPKM Dicabut, Menko Airlangga: Perlinsos hingga Prakerja Tetap Lanjut
- Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sekaligus Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) mengatakan seluruh program yang semula ditangani KPCPEN dikembalikan ke masing-masing kementerian/lembaga
Nasional
JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sekaligus Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) mengatakan seluruh program yang semula ditangani KPCPEN dikembalikan ke masing-masing kementerian/lembaga.
Hal ini diakui Airlangga sebagai tindak lanjut terkait pencabutan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Desember 2022 lalu.
Pada 2023 pemerintah juga akan melakukan penyesuaian besaran bantuan yang diterima peserta senilai Rp4,2 juta per individu. Rinciannya, bantuan biaya pelatihan sebesar Rp3,5 juta, insentif pascapelatihan Rp600.000 yang akan diberikan sebanyak 1 kali, serta insentif survei sebesar Rp100.00 untuk dua kali pengisian survei.
“Program penanganan COVID-19 dikembalikan menjadi program di Kemenkes, termasuk penganggarannya. Demikian pula untuk perlindungan sosial di Kemensos. Kartu Prakerja juga tetap berjalan namun beruba,” kata Airlangga di Kementerian Keuangan, Kamis, 26 Januari 2023.
- Mengenal Stoikisme, Filosofi yang Membawa Hidup Lebih Tenang dan Bahagia
- 5 Fakta Tentang Solo Safari, Taman Safari Baru di Solo
- Prediksi Peruntungan Bisnis, Karir, dan Keuangan di Tahun Kelinci Air
Adapun sebelumnya Airlangga mengatakan gelombang pertama program prakerja akan dibuka pada di kuartal I-2023. Hanya saja penerapan skema bantuan sosial, program Kartu Prakerja kali ini akan dilaksanakan dengan skema normal.
Alasannya prakerja sekarang bukan lagi bersifat semi bansos maka untuk penerima bantuan seperti subsidi upah, BPUM (Banpres Produktif Usaha Mikro), PKH (Program Keluarga Harapan) boleh menjadi peserta Kartu Prakerja.
Sebagai informasi, pada tahun 2022 Kartu Prakerja telah memberikan manfaat bagi 3,46 juta penerima dari 514 kabupaten/kota di Indonesia dengan total penerima sejak awal pelaksanaan program hingga mencapai 14,9 juta penerima.
Sebanyak 53,6% peserta Kartu Prakerja di tahun 2022 ini di antaranya berasal dari 212 kabupaten/kota target penurunan kemiskinan ekstrem serta mencakup calon pekerja migran Indonesia (PMI).