Prabowo Ajukan Rp1.750 T, DPR Gerindra Justru Usul Tambah Anggaran Alutsista Jadi Rp3.500 Triliun

JAKARTA – Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mengungkap anggaran pengadaan alat utama sistem persenjataan (alutsista) Rp1.750 triliun yang diajukan Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto masih kurang.

Anggota Komisi VI DPR RI Kamrussamad menegaskan anggaran yang seharusnya bisa didapat Kementerian Pertahanan (Kemenhan) mencapai Rp3.500 triliun.

Politikus Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) ini mengklaim anggaran Rp3.500 triliun diperlukan untuk membantu sistem pertahanan di Ibu Kota Negara (IKN) baru. Selain itu, dirinya ingin memperbaharui alat senjata yang 50% di antaranya sudah tidak layak itu.

“Infrastrukturnya sudah kita siapkan untuk ibu kota baru sudah bagus, tapi percuma kalau keamanannya gampang dibobol,” kata Kamrussamad dalam rapat kerja Komisi XI DPR RI bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa, Rabu, 9 Juni 2021.

• Anies Baswedan Tunggu Titah Jokowi untuk Tarik Rem Darurat hingga Lockdown
• Cegah Ledakan Kasus COVID-19, Pemerintah Geser dan Hapus Hari Libur Nasional Ini
• Penyaluran KPR FLPP: BTN Terbesar, Tiga Bank Daerah Terbaik

Suharso belum berkomentar banyak soal proposal jumbo Kemenhan tersebut. Dirinya malah menyoroti dokumen rencana anggaran belanja Alutsista yang bocor ke publik.

“Tidak mungkin belanja alutsista itu terbuka. Dan saya merasa heran ketika belanja alpalhankam itu bisa bocor ke mana-mana. Itu bagian dari rahasia negara,” ujar Suharso.

Duit Utang

Sumber dana dari proposal jumbo ini bakal ditempuh melalui skema penarikan utang. Suharso menyebut anggaran tersebut nantinya harus mendapat persetujuan Bappenas.

“Kalau melalui utang, apalagi pinjaman luar negeri itu harus lewat Bappenas,” ungkap Suharso.

Penarikan utang Alutsista ini menuai kritikan tajam. Pasalnya, utang Indonesia sedang merangkak naik untuk membiayai penanganan COVID-19.

• 11 Bank Biayai Proyek Tol Serang-Panimbang Rp6 Triliun
• Tandingi Telkomsel dan Indosat, Smartfren Segera Luncurkan Jaringan 5G
• Bangga! 4,8 Ton Produk Tempe Olahan UKM Indonesia Dinikmati Masyarakat Jepang

Kementerian Keuangan (kemenkeu) mencatat utang pemerintah Indonesia pada April 2021 mencapai Rp6.527,29 triliun pada April 2021. Utang pemerintah bertambah Rp1.355 triliun atau tumbuh 26% secara tahunan (year on year/yoy).

Dengan demikian, rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia sudah mencapai 41,18% pada April 2021.

Direktur Riset Institute for Development on Economics and Finance (Indef) Berly Martawardaya mengatakan pengadaan alutsista senilai Rp1,7 kuadriliun berpotensi meninggalkan jejak berupa warisan utang.

Untuk mendapatkan bunga rendah, pemerintah perlu menempuh skema pinjaman dengan tenor panjang. Menurut Berly, pinjaman dengan bunga di bawah 1% bisa didapat pemerintah dengan tenor minimal 28 tahun.

“Utang itu mau tidak mau harus dibayar, meski dicicil ini akan tetap membebani APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara),” kata Berly dalam diskusi virtual terbatas, Rabu, 9 Juni 2021. (SKO)