Prabowo Evaluasi PSN Era Jokowi, PIK 2 Jadi Sorotan

JAKARTA  - Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Susiwijono Moegiarso, menyatakan pihaknya sedang melakukan evaluasi terhadap Proyek Strategis Nasional (PSN). Evaluasi  dilakukan terhadap proyek-proyek dengan capaian pertumbuhan di bawah 10 persen, sesuai peraturan yang berlaku dan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto. 

Susiwijono menjelaskan evaluasi tersebut meliputi berbagai kategori PSN, mulai dari proyek yang telah selesai dan beroperasi, hingga proyek yang diperkirakan selesai pada 2025 dan proyek yang diproyeksikan melewati tahun tersebut. Nantinya, fokus evaluasi akan dilakukan guna mengidentifikasi kendala dan memberikan solusi agar target penyelesaian proyek dapat tercapai sesuai rencana.

"Evaluasi PSN sudah dilakukan dan sedang dimintakan tindaklanjutnya ke seluruh K/L teknis yang menyampaikan usulan atau rekomendasi," terang Susiwijono dalam keterangan resminya di Jakarta, dikutip Jumat, 24 Januari 2024.

Selain itu, para menteri dan gubernur yang menjadi pengusul atau pemberi rekomendasi proyek PSN diminta untuk memberikan evaluasi teknis terkait proyek yang diusulkan. 

• Revisi UU Minerba Dinilai Cacat Prosedur dan Tak Perlu
• Harga Emas Antam Hari Ini Naik Rp1.000
• Tersengat Sentimen Divestasi, Saham LINK Digembok BEI

Mereka juga diminta menyampaikan rekomendasi tindak lanjut untuk membantu menentukan langkah strategis yang harus diambil ke depannya. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas dan efektivitas pelaksanaan PSN di seluruh Indonesia.

Susiwijono mengharapkan kementerian teknis segera menindaklanjuti hasil evaluasi dengan melakukan analisis teknis mendalam. Analisis tersebut akan menjadi dasar untuk memberikan rekomendasi keberlanjutan proyek, baik dari sisi penyelesaian maupun pengelolaan pasca-proyek.

Daftar PSN Jokowi yang di Evaluasi Prabowo

Salah satu proyek yang di evaluasi adalah proyek Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), seperti Tanjung Kelayang di Bangka Belitung, Likupang di Sulawesi Utara, Tanjung Lesung di Banten, dan KEK Lido. 

Proyek-proyek ini ditinjau untuk memastikan keberlanjutan dan optimalisasi dampaknya terhadap perekonomian. Pemerintah juga mengevaluasi kendala teknis dan non-teknis, termasuk infrastruktur pendukung dan potensi dampaknya terhadap masyarakat setempat.

Selain itu, Proyek Pantai Indah Kapuk (PIK) 2, khususnya bagian Ecowisata Tropical Coastland di Tangerang, Banten, turut di evaluasi. Proyek yang dikembangkan oleh Agung Sedayu Group milik Sugianto Kusuma ini diidentifikasi memiliki sejumlah permasalahan, termasuk dugaan pelanggaran terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). 

“Untuk PSN Ecowisata Tropical Coastland usulan atau rekomendasi teknis dari Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif pada saat itu, karena itu sekarang kita sedang mintakan evaluasi teknis,” Jelas Susiwijono.

• Revisi UU Minerba Dinilai Cacat Prosedur dan Tak Perlu
• Harga Emas Antam Hari Ini Naik Rp1.000
• Tersengat Sentimen Divestasi, Saham LINK Digembok BEI

Sebagian lahan proyek, sekitar 1.500 hektare, berada di atas kawasan hutan lindung, sehingga memerlukan kajian khusus terkait keberlanjutannya. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menyatakan bahwa proyek PIK 2 membutuhkan revisi RTRW agar sesuai dengan peraturan. 

Namun, hingga saat ini, pemerintah daerah belum mengajukan perubahan RTRW yang diperlukan. Hal ini menjadi salah satu hambatan utama dalam proses evaluasi dan keberlanjutan proyek tersebut.

Hasil evaluasi yang dilakukan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian bersama Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) akan menjadi acuan bagi pemerintah untuk menentukan nasib proyek-proyek tersebut. 

Prabowo menegaskan bahwa setiap proyek yang tidak sesuai aturan atau berdampak negatif pada lingkungan dan masyarakat akan ditinjau ulang untuk memastikan PSN memberikan manfaat nyata bagi pembangunan nasional.