logo
Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad
Nasional

Prabowo Lakukan Rekonstruksi, Dasco Minta DPR Tunda Pembahasan Anggaran 2025

  • Penundaan dilakukan karena adanya rencana rekonstruksi anggaran oleh pemerintah. Penundaan pembahasan anggaran ini didasarkan pada permohonan dari sejumlah Kementerian/Lembaga yang meminta agar rapat pembahasan efisiensi anggaran ditunda.

Nasional

more
Muhammad Imam Hatami

JAKARTA - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menunda pembahasan anggaran Kementerian/Lembaga (K/L) untuk tahun 2025. Permintaan ini disampaikan oleh Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad melalui surat resmi dengan nomor B/1972/PW.11.01/2/2025 yang tertanggal 7 Februari 2025 yang ditunjukan untuk seluruh pimpinan Komisi I hingga Komisi XIII untuk . 

Dalam Surat tersebut, Dasco menjelaskan bahwa penundaan dilakukan karena adanya rencana rekonstruksi anggaran oleh pemerintah. Penundaan pembahasan anggaran ini didasarkan pada permohonan dari sejumlah Kementerian/Lembaga yang meminta agar rapat pembahasan efisiensi anggaran ditunda. 

Alasan utama penundaan adalah rencana rekonstruksi anggaran oleh pemerintah, yang diperkirakan akan menyebabkan perubahan signifikan sehingga mempengaruhi postur APBN 2025.

Sufmi Dasco menegaskan langkah ini diperlukan agar pembahasan anggaran tidak sia-sia dan dapat selaras dengan kebijakan efisiensi yang sedang dijalankan pemerintah. 

Instruksi bagi Komisi yang Sudah Menggelar Rapat

Bagi komisi yang telah melakukan pembahasan efisiensi anggaran dengan mitra kerja, pimpinan DPR meminta mereka untuk menggelar rapat ulang setelah proses rekonstruksi anggaran oleh pemerintah selesai. Hal ini bertujuan agar pembahasan tetap relevan dengan kebijakan fiskal terbaru yang akan diterapkan dalam APBN 2025.

Keputusan penundaan pembahasan anggaran DPR ini juga beriringan dengan upaya pemerintah dalam melakukan efisiensi anggaran hingga Rp 306,69 triliun. Dari jumlah tersebut, Rp 256,1 triliun berasal dari pemangkasan belanja K/L. 

Dalam surat resmi bernomor S-37/MK.02/2025, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan bahwa pemangkasan terbesar akan terjadi pada pengadaan alat tulis kantor (ATK) hingga 90%, serta pengurangan belanja untuk kegiatan seremonial dan percetakan.

Pemerintah menegaskan bahwa efisiensi anggaran dilakukan untuk mengurangi pemborosan dan mengalihkan anggaran ke sektor-sektor prioritas nasional, seperti pertahanan, kesehatan, dan sosial. 

Meski ada pemangkasan di beberapa sektor, beberapa K/L tetap mendapatkan peningkatan anggaran dalam APBN 2025 untuk mendukung program strategis pemerintah. Dasco menekankan bahwa DPR akan menunggu hasil rekonstruksi anggaran sebelum melanjutkan pembahasan.

Berikut adalah daftar anggaran dan pemangkasan anggaran Kementerian dan Lembaga,

  1. Kementerian Pertahanan: Anggaran Rp166,3 triliun, Pemangkasan 0%
  2. Kepolisian RI: Anggaran Rp126,6 triliun, Pemangkasan 0%
  3. Kementerian Pekerjaan Umum: Anggaran Rp111 triliun, Pemangkasan 73,30%
  4. Kementerian Kesehatan: Anggaran Rp105,6 triliun, Pemangkasan 18,50%
  5. Kementerian Sosial: Anggaran Rp79,6 triliun, Pemangkasan 1,60%
  6. Kementerian Agama: Anggaran Rp78,6 triliun, Pemangkasan 18,10%
  7. Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi: Anggaran Rp57,7 triliun, Pemangkasan 39,08%
  8. Kementerian Keuangan: Anggaran Rp53,2 triliun, Pemangkasan 23,20%
  9. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah: Anggaran Rp33,5 triliun, Pemangkasan 23,90%
  10. Kementerian Perhubungan: Anggaran Rp31,5 triliun, Pemangkasan 56,80%