Prabowo Perintahkan Sejumlah Proyek Infrastruktur Distop, Pembangunan Tol Terdampak

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arahan untuk menunda sementara pembangunan infrastruktur baru. Keputusan ini akan berpengaruh pada sejumlah proyek jalan tol di Indonesia.

Anggota Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT), Sony Sulaksono Wibowo, menyebutkan bahwa saat ini total panjang jalan tol yang sudah beroperasi di Indonesia mencapai sekitar 3.020 km. Sementara itu, beberapa proyek tol lainnya masih dalam tahap konstruksi, tender, atau studi kelayakan (feasibility study).

"Ada instruksi langsung dari Presiden Prabowo untuk menghentikan beberapa proyek besar, termasuk tol. Namun, proyek yang akan dihentikan adalah yang belum dimulai, sedangkan proyek yang sudah berjalan tetap dilanjutkan."kata Sony beberapa waktu lalu.

• Pembuatan Paspor Kena Tarif Baru per 17 Desember 2024, Ini Daftarnya
• Kaleidoskop Saham 2024: GSPO, JSPT, hingga SRAJ Masuk Daftar 7 Emiten Tercuan Tahun Ini
• PPN 12 Persen jadi Beban Baru Industri Penerbangan

Kriteria Pembangunan Tol Era Prabowo

Sony menegaskan bahwa proyek-proyek tol yang sudah berada dalam tahap konstruksi atau studi kelayakan tetap akan berlanjut. Namun untuk tol yang baru dan masih rencana itulah yang ditunda.

Beberapa proyek tol yang akan ditunda antara lain Tol Puncak dan Tol Kulonprogo-Cilacap, yang masih dalam tahap perencanaan. Namun, proyek-proyek yang sudah memasuki tahap lelang seperti Tol Gilimanuk-Mengwi dan Tol Gedebage-Tasikmalaya-Cilacap (Getaci) dipastikan tetap berjalan.

Untuk proyek Tol Puncak, Sony menyebutkan bahwa pembangunan bisa dilanjutkan jika ada minat dari investor swasta. "Untuk tol baru yang masih dalam kajian, kami akan tahan dulu, kecuali ada investor swasta yang tertarik untuk menggarapnya," tambahnya.

Adapun di era kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto tak lepas dari visi misi yang berupa Asta Cita dan daftar Program Prioritas. Asta Cita ini dibuat untuk menuju Indonesia maju Indonesia emas 2045.

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan Makmur.