Prabowo Turun Tangan Pilih Produsen Senjata, BUMN Diajak?

JAKARTA – Rencana belanja alat utama sistem persenjataan (alutsista) tengah menjadi sorotan. Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto mengungkapkan bakal memilih langsung produsen senjata untuk mengantisipasi mark-up harga oleh mafia.

Prabowo juga mengatakan bakal turun tangan melakukan negosiasi dengan produsen alutsista. 

“Kita mau tertibkan dan meminimalkan potensi mafia. Caranya dengan susun sistem, saya yang akan negosiasi langsung dengan produsen,” kata Prabowo dalam Siniar Deddy Corbuzier, Senin, 14 Juni 2021.

• 11 Bank Biayai Proyek Tol Serang-Panimbang Rp6 Triliun
• PTPP Hingga Mei 2021 Raih Kontrak Baru Rp6,7 Triliun
• Rilis Rapid Fire, MNC Studios Milik Hary Tanoe Gandeng Pengembang Game Korea

Ketua Umum (Ketum) Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) ini mengakui mafia menjadi biang kerok dari alutsista Indonesia yang tidak tahan lama. Padahal, saat pengadaan alutsista tersebut, Prabowo berkata Indonesia tergolong mendapatkan harga yang cukup mahal.

Selain itu, Prabowo juga bakal melibatkan perangkat penegak hukum untuk mengusut tuntas adanya potensi penyelewengan dalam pengadaan alutsista ini.

Dirinya mengungkap telah menggandeng Kejaksaan Agung, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), hingga Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Rencana belanja jumbo Kemenhan terungkap dalam Rancangan Peraturan Presiden (Raperpres) Pemenuhan Kebutuhan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan (Alpalhankam) Kemenhan 2020-2024.

Mengacu kepada Raperpres tersebut, secara rinci, anggaran itu paling banyak dialokasikan untuk akuisisi Alpalhankam sebesar US$79,1 miliar atau Rp1.132 triliun (asumsi kurs Rp14.318 per dolar Amerika Serikat).

Lalu, pos belanja bakal bermuara di pembayaran bunga tetap selama Rencana Strategis (Renstra) sebesar US$13,39 miliar atau Rp191,72 triliun dan dana kontijensi yang mencakup pemeliharaan serta perawatan Alpalhankam US$32,51 miliar atau Rp465,5 triliun.

BUMN Pertahanan Diajak?

Rencana pembelian alutsista ini memunculkan pertanyaan soal produsen yang bakal dipilih mantan Calon Presiden (Capres) 2019 ini.  Juru Bicara Menhan Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan pengadaan alutsista masih harus mengandalkan impor.

Dahnil menyebut kehadiran Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bidang pertahanan belum bisa menyuplai alutsista nasional. Pasalnya, kandungan impor dalam pembuatan senjata oleh BUMN pertahanan masih tinggi.

“Impor lebih besar, Memang dalam negeri ada UU industri pertahanan mengatur ada offset, kandungan lokal. Tak semua tank Pindad itu memiliki kandungan lokal secara keseluruhan, Artinya belum seluruhnya alutsista bisa dicover dalam negeri,” kata Dahnil dalam diskusi virtual beberapa waktu lalu.

Berdasarkan Undang-Undang nomor 16 tahun 2012 tentang Industri Pertahanan, Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) minimum industri pertahanan mencapai 40%. Sementara kebutuhan impor mencapai 60%.

Selain itu, Dahnil menyebut pembelian senjata dari luar negeri juga mempertimbangkan kebutuhan teknologi. “Untuk beberapa produk memang harus dibeli dari luar negeri,” ujarnya.

Direktur Utama (Dirut) PT Pindad (Persero) Abraham Mose sendiri belum bisa berkomentar banyak terhadap pengadaan rencana alutsista ini. 

“Kita masih tunggu perkembangannya,” kata Abraham kepada Trenasia.com, Senin, 14 Juni 2021. (RCS)