Presiden Kembali Minta Semua Fokus Tangani COVID-19
JAKARTA- Presiden Joko Widodo kembali mengingatkan fokus utama kerja pemerintah saat ini adalah menangani masalah kesehatan masyarakat akibat pandemi COVID-19, baru kemudian pemulihan ekonomi. “Sekali lagi saya ingin perintahkan jajaran Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi, Menteri Kesehatan, dan TNI, Polri, betul-betul agar yang berkaitan dengan urusan penanganan COVID-19 betul-betul menjadi fokus kita, ekonomi akan […]
Nasional & Dunia
JAKARTA- Presiden Joko Widodo kembali mengingatkan fokus utama kerja pemerintah saat ini adalah menangani masalah kesehatan masyarakat akibat pandemi COVID-19, baru kemudian pemulihan ekonomi.
“Sekali lagi saya ingin perintahkan jajaran Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi, Menteri Kesehatan, dan TNI, Polri, betul-betul agar yang berkaitan dengan urusan penanganan COVID-19 betul-betul menjadi fokus kita, ekonomi akan mengikuti,” kata Presiden di Istana Negara, Jakarta, Senin 7 September 2020.
“Artinya fokus kita tetap, nomor satu kesehatan, adalah penanganan COVID-19. Karena memang kuncinya ada di sini,” katanya saat membuka Sidang Kabinet Paripurna mengenai Penanganan Kesehatan dan Pemulihan Ekonomi untuk Penguatan Reformasi Tahun 2021.
- 11 Bank Biayai Proyek Tol Serang-Panimbang Rp6 Triliun
- PTPP Hingga Mei 2021 Raih Kontrak Baru Rp6,7 Triliun
- Rilis Rapid Fire, MNC Studios Milik Hary Tanoe Gandeng Pengembang Game Korea
- Anies Baswedan Tunggu Titah Jokowi untuk Tarik Rem Darurat hingga Lockdown
- IPO Akhir Juni 2021, Era Graharealty Dapat Kode Saham IPAC
Dalam sidang yang dihadiri oleh Wakil Presiden Ma’ruf Amin, jajaran menteri Kabinet Indonesia Maju, serta pemimpin lembaga negara itu Presiden menekankan bahwa jika kondisi kesehatan masyarakat membaik, maka kondisi ekonomi akan turut membaik.
Penanganan kesehatan masyarakat, disebut Jokowi merupakan kunci pemulihan dari situasi krisis akibat pandemi COVID-19. “Sekali lagi, kalau penanganan COVID-19 baik, kalau kesehatan baik, ekonominya juga akan membaik,” katanya.
Ia menambahkan, percepatan upaya pemulihan ekonomi domestik sangat bergantung pada hasil penerapan kebijakan penanganan pandemi COVID-19.
“Jangan sampai kita urusan kesehatan, urusan COVID-19 ini belum tertangani dengan baik, kita sudah men-starter, restart, di bidang ekonomi. Ini juga sangat berbahaya,” katanya.
Menurut data Satuan Tugas Penanganan COVID-19, hingga Minggu 6 September 2020 jumlah kasus COVID-19 di Indonesia mencapai 194.109 kasus dengan jumlah pasien yang sembuh dari infeksi virus corona sebanyak 138.575 orang dan jumlah pasien yang meninggal dunia karenanya tercatat 8.025 orang.
Klaster Perkantoran dan Pilkada
Di bagian lain Joko Widodo meminta agar para menteri Kabinet Indonesia Maju membuat langkah-langkah untuk mencegah penyebaran COVID-19 di klaster perkantoran, keluarga dan pilkada.
“Hati-hati saya perlu sampaikan yang namanya klaster kantor, klaster keluarga hati-hati, yang terakhir juga klaster pilkada, hati-hati, agar ini selalu diingatkan,” katanya dikutip dari Antara.
Menurut Presiden, penyebaran di klaster perkantoran dan keluarga karena masyarakat sudah merasa aman sehingga melonggarkan protokol kesehatan.
“Di klaster keluarga karena kita sampai di rumah merasa aman justru di situ harus hati-hati, dalam perjalanan sudah masuk kantor merasa aman sehingga kita lupa di dalam kantor protokol kesehatan,” ucap Presiden menambahkan.
Sedangkan untuk klaster pilkada, Presiden Jokowi meminta Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Kapolri Jenderal Pol Idham Azis untuk memberikan tindakan tegas.
“Dan yang ketiga saya minta ini Pak Mendagri urusan yang berkaitan dengan klaster pilkada ini betul-betul ditegasi, betul diberikan ketegasan betul Polri juga berikan ketegasan mengenai ini, aturan main di pilkada pilkada karena sudah jelas di PKPU-nya jelas sekali. Jadi ketegasan saya kira Pak Mendagri dengan Bawaslu agar ini betul-betul diberi peringatan keras,” perintah Presiden.